Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

1.
◊
Jawaban
Dede Mariana
Pertama mengenai background anggota legislatif, saya kira itu bagian dari proses
yang berjalan, mestinya pada institusi parpol itu sendiri ada upaya memperbaiki
karena pintunya di partai. Sekarang ini kelihatannya sudah mulai ada kesadaran
itu. Proses pembuatan Perda itu sendiri seperti tadi dikomentari oleh penanya
kedua, saya kira memang saat ini kebiasaan perda itu lebih banyak inisiatif dari
eksekutif atau birokrasi. Misalnya saja saya melihat di kota Bandung itu misalnya
ada satu Perda yang sedang dipersiapkan, misalnya Perda tentang “X”, dari pihak
legislatif menginginkan dibuka ruang partisipasi seluas-luasnya misalnya. Tetapi
begitu bertemu dengan katakanlah sekarang ini kalau perda itu berasal dari usul
prakarsa, ujung-ujungnya ada pembiayaan ditaruh di Setwan. Dan diberitahulah
oleh birokrasi sekretariat dewan bahwa berdasarkan dokumen perencanaannya
adalah seperti ini. Ini cukup 1-bulan, 2-bulan dengan proses administrasi.
Sehingga disini kalau saya melihat justru di dalam membuat regulasi itu melalui
Perda terjadi apa yang disebut proses birokratisasi.
Birokratisasi bisa terjadi di eksekutifnya sendiri, bisa juga di legislatif, sehingga
akan kesulitan bagaimana membuka ruang-ruang publik itu. Sehingga kalau tadi
dikatakan naskah akademik dan seterusnya akhirnya tidak bisa sampai kesana,
apalagi keterlibatan stakeholder. Kemudian mengenai ide revitalisasi saya kira
yang kami coba tawarkan sebetulnya bukan menghadirkan sekedar penampilan
fisiknya, saya sependapat kalau katakanlah sempat berkunjung ke satu tempat
di Australia, misalnya ada pasar itu sudah ratusan tahun, tetapi dia bisa turuntemurun
pelakunya, jadi yang jualan daging di kios itu adalah cucu-buyut yang
pernah berjualan. Kalau di kota Bandung seperti Pasar Baru saya kira, wujud
fisiknya saya senang sekarang tapi kalau melihat pelakunya sudah berganti
kemudian kita juga tidak bisa menyalahkan pengembang, karena pengembang
ujung-ujungnya dia bisa menjual kios itu supaya investasi yang ditanamkan itu
kembali. Yang disayangkan pelibatan koperasi. Kalau koperasi dihadapkan kepada
persoalan permodalan sebetulnya Perbankan belum didorong oleh Pemerintah
untuk menjadi fungsi mediasi antara pedagang dengan organisasi koperasinya
sehingga dia bisa memiliki kiosnya lagi.
Memang di Pasar Baru ini kalau saya perhatikan sebagian besar mungkin masih
berlaku prinsip-prinsip jual beli yang tradisional (Pelanggannya, dst.). Tetapi
di Kebon Kelapa ITC bekas Pasar Lama sekarang kebanyakan sudah pedagang
baru. Bahkan di Pasar Ciroyo misalnya di kota Bandung itu sekarang pedagang
lama memblokir gedung sehingga pedagang barupun tidak bisa masuk, sementara
gedung yang sudah direvitalisasi (pasar yang sudah direvitalisasi) tidak bisa
digunakan, ini belum selesai sampai sekarang, sampai-sampai Satpol-PP juga
tidak sanggup mengamankan, dan entah sampai kapan berhentinya negosiasi itu.
Sehingga, maksud saya revitalisasi yang kita pertaruhkan itu, pengelolaannya dan
sejak awal perencanaannya. Kalau tadi disinggung oleh penanya kedua, bahwa
315