Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

Lantas bagaimana dampak otonomi dan desentralisasi pengelolaan sumber daya
hutan bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok miskin? Kita dapat
7
melihat dampak itu dari dua nalar, yaitu nalar anggaran dan nalar kebijakan.
Sebagaimana diungkap di atas, pada era otonomi daerah di banyak tempat sumber
daya hutan menjadi sapi perahan untuk menaikan PAD. Asumsinya jika PAD naik
maka semestinya berimplikasi pada alokasi anggaran bagi peningkatan kualitas
layanan publik, khususnya kelompok miskin. Namun asumsi ini hanya berlaku jika
pemerintah daerah setempat memiliki komitmen yang tinggi terhadap peningkatan
kesejahteraan rakyat. Inilah yang saya maksud dengan nalar anggaran. Dampaknya
tidak langsung dan mensyaratkan komitmen pemerintah daerah. Sementara nalar
kebijakan bentuknya lebih mudah kita raba, yaitu kebijakan-kebijakan daerah
yang memberikan peluang bagi akses masyarakat sekitar hutan terhadap sumber
daya hutan, khususnya kelompok miskin. Ada hubungan khusus antara penduduk
miskin dan hutan. Hal ini disebabkan karena hutan biasanya ditemukan di
wilayah yang tidak terjangkau, jauh dari pelayanan pemerintah, jalan, dan pasar
(pusat kegiatan ekonomi). Maka dari itu, tidak mengherankan jika masyarakat
yang tinggal di dalam dan sekitar hutan dalam kondisi miskin. Hutan bagi mereka
merupakan penyangga utama kehidupan ekonomi keluarga. Memberangus akses
terhadap hutan, sama saja mematikan dapur kehidupan keluarga mereka.
Berangkat dari persoalan di atas, makalah ini ingin menguji dan menganalisis
sejauh mana kebijakan daerah di bidang kehutanan memberikan akses sumber
daya hutan bagi masyarakat sekitar hutan yang masih terbelit kemiskinan. Tiga
contoh kebijakan daerah dalam bentuk perda (peraturan daerah) dihadirkan di sini
sekedar untuk menunjukan bahwa di beberapa daerah ada inisiatif pengelolaan
hutan yang melibatkan masyarakat yang perlu kita apresiasi dan berdampak nyata
bagi peneguhan akses masyarakat sekitar hutan terhadap sumber daya hutan.
Tiga perda yang dimaksud adalah Perda nomor 22 tahun 2001 tentang Pengelolaan
Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat di Kabupaten Wonosobo; Perda nomor
31 tahun 2000 tentang Pengelolaan Hutan Rakyat di Kabupaten Kutai Barat. Perda
nomor 6 tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan
di Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
3. Metode Pendekatan dan Analisis
Ada 2 istilah yang menjadi kata kunci dalam analisis tiga perda yang memberikan
peluang peneguhan akses masyarakat sekitar hutan terhadap sumber daya hutan,
yakni perhutanan sosial dan akses sumber daya hutan. Dua kata kunci ini perlu
kita bedah yang nantinya akan kita jadikan pisau analisis untuk melihat sejauh
mana perda-perda yang dimaksud mengandung semangat pengelolaan model
perhutanan sosial (selanjutnya disebut perda perhutanan sosial) yang memberikan
peluang bagi masyarakat sekitar hutan untuk mengakses sumber daya hutan.
7 Sebenarnya penggunaan dua nalar ini hanya sekedar simplifikasi karena terkadang nalar anggaran
itu masuk dalam domain nalar kebijakan
237