Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

Cilacap Tengah, Nusawungu, Kroya, Adipala, Kesugihan, Gandrungmangu,
Bantarsari, Patimuan dan Kedungreja 7. Sumber air di sekitar daerah rawa-rawa ini
pada umumnya payau, keruh dan lengket sehingga tidak nyaman untuk mandi dan
tidak enak untuk diminum atau dimasak . Hal ini menjadi masalah tersendiri bagi
penduduk yang tinggal di daerah tersebut terutama apabila musim kemarau tiba 8.
Setidaknya ada 44 desa setiap tahun rawan air bersih yang tersebar di kecamatankecamatan
tersebut. Keseluruhan warga yang terancam kekurangan air bersih
adalah 29.720 kepala keluarga atau 115.869 jiwa 9. Persoalan lain terkait dengan
air di Cilacap adalah pencemaran air. Persoalan ini tidak lepas dari keberadaan
industri-industri besar di Cilacap seperti pelabuhan niaga, PT Pertamina, PT
Semen Cibinong, Pemintalan, Perusahaan Tepung Terigu, pengolahan ikan,
pengolahan kayu dan industri lain yang membuat kota ini dijuluki kota industri.
Limbah industri sangat berpeluang untuk mencemari sumber air yang berada di
sekitar tempat pembuangan limbah itu berada. Kasus pencemaran yang pernah
terjadi antara lain dilakukan oleh PT Juifa, sebuah industri pengolahan ikan yang
terletak di kecamatan Cilacap Selatan pada tahun 2000 10
.
Berkenaan dengan persoalan air Bupati Cilacap dengan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap pada tanggal 1 Agustus 2003
menetapkan Peraturan daerah No 27 tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas
Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Perda ini terdiri dari 10 bab dan 36 pasal.
Sesuai judulnya, perda ini pada pokoknya mengatur tentang klasifikasi dan
kriteria kualitas air, pengendalian pencemaran air, pembuangan air limbah dan
retribusinya dilengkapi ketentuan mengenai sanksi administrasi dan ketentuan
pidana bagi pelanggarnya. Menurut Perda ini setiap orang mempunyai hak yang
sama atas kualitas air yang baik dan mendapat informasi mengenai status mutu
air dan pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air (Pasal 22).
Sebagai sebuah produk hukum Perda mempunyai kekuatan hukum yang mengikat
11
untuk lingkup daerah yang diaturnya . Artinya bahwa, jika Perda mengatur
bahwa air adalah hak setiap orang untuk memanfaatkannya, maka pemerintah
daerah yang bersangkutan berkewajiban untuk memenuhi hak tersebut. Dalam
ilmu hukum, apa yang tertera dalam aturan hukum adalah kondisi ideal yang
diharapkan atau apa yang semestinya (das solen). Hampir genap tiga tahun Perda
tersebut diundangkan. Namun pengamatan dan pengalaman tim penulis yang
merupakan warga Cilacap menunjukkan bahwa pada kenyataannya masyarakat
Cilacap, khususnya di kecamatan-kecamatan yang jauh dari pusat pemerintahan
kabupaten sampai saat ini masih kesulitan untuk mendapatkan air bersih.
Kesulitan ini sangat terasa terutama untuk keperluan makan, minum, mencuci
7 Homepage Daerah Kabupaten Cilacap dalam www.deptan.go.id.
8 Pada musim hujan penduduk dapat memanfaatkan air hujan yang ditampung di tandon besar untuk
keperluan makan dan minum.
9 Kekurangan Air Bersih di Cilacap Meluas. www.suaramerdeka.com. 26 Agustus 2005
10 Informasi ini diperoleh dari wawancara sambil lalu dengan Rasino, seorang nelayan, pada tanggal
23 Juni 2006
11 Ni’matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review, UII Press, Yogyakarta, halaman
58.
262