Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

daerah otonom, pembentukan Perda antara Provinsi dengan Kabupaten/ Kota
tidak terkoordinasi. Satu sama lain membuat sesuai dengan kekuasaan besar yang
diberikan UU. Gubernur sekalipun sebagai wakil pusat tidak memiliki kewenangan
mengendalikan Kabupaten/ kota dalam mengimplementasikan kewenangan
mengatur, karena ketentuan 15 hari setelah Perda berlaku disampaikan ke pusat
bukan norma imperatif, sehingga tidak dipatuhi. Hal ini ditunjukkan dari fenomena
executive review yang diskriminatif, yang terjadi karena adanya permohonan dari
pihak yang dirugikan sehingga belum mencerminkan sepenuhnya inisiatif pusat.
Sebagai dampak tafsir sempit terhadap hubungan hirarki antar satuan daerah
otonom, telah terjadi ketidaksinkronan antara Perda Kabupaten/ Kota dengan
Perda Provinsi terutama dalam pengaturan tentang retribusi. Provinsi menerbitkan
Perda Retribusi yang berlaku untuk seluruh wilayah Provinsi. Perda dengan
substansi yang sama juga diterbitkan oleh Kabupaten/ Kota dengan judul yang
sama atau berbeda tapi dengan maksud yang sama sehingga mengakibatkan
double pungutan. Inkonsistensi Perda dengan peraturan yang lebih tinggi terjadi
antara UU Pajak dan Retribusi serta PP No. 66 Tahun 2001. Baik Provinsi maupun
Kabupaten/ Kota melakukan tindakan over elaboration dalam memaknai kategori
retribusi perizinan tertentu, sehingga tidak sejalan dengan spirit UU Pajak dan
Retribusi, yang sangat jelas menyebutkan fungsi perizinan dimaksudkan untuk
mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan yang pada
dasarnya tidak harus dipungut biaya. Apabila dalam pelaksanaan fungsi tersebut
membutuhkan biaya yang tidak sepenuhnya ter-cover dalam sumber-sumber
penerimaan daerah, maka daerah memiliki diskresi untuk memunggut sesuatu
sepanjang sesuai dengan skema retribusi perizinan tertentu.
Inkonsistensi terdapat pula pada Perda ketenagakerjaan dengan UU No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan. Perda dimaksud tidak bertujuan untuk mengatur
pengurangan tingkat pengangguran tapi memberi beban kepada pencari kerja.
Pembentuk Perda sesungguhnya mengetahui adanya pertentangan ini tapi karena
pada era otonomi luas tidak mengatur secara jelas hubungan hirarki antara satuan
otonomi daerah, yang terjadi Perda dibiarkan tetap berlaku sampai pada akhirnya
dicabut oleh Pusat.
4. Implementasi Perda dan Keberpihakkannya
4.1 Kondisi di Provinsi Jawa Tengah
4.1.1 Provinsi Jawa Tengah
Kesehatan
Pemprop Jateng telah mengalokasikan anggaran bidang kesehatan dalam APBD
yang besarannya satu lapis di bawah alokasi bidang Pendidikan. Salah satu program
yang telah diluncurkan oleh Pemprop Jateng yang menunjukkan keberpihakan
kepada masyarakat miskin adalah Pondok bersalin desa dan poliklinik kesehatan
desa. Bagi masyarakat program yang ada dianggap masih bersifat insidentil
15