Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

2005). Di Indonesia, gagasan mengenai PES belum banyak berkembang. Pengelolaan
hutan di Indonesia selama ini lebih menekankan kepada pengelolaan berbasis
kayu yang menitikberatkan kepada perolehan nilai ekonomi melalui eksploitasi
sumberdaya hutan, baik kayu maupun non kayu. Pada prakteknya, yang terjadi
adalah pengelolaan hutan yang tidak lestari. Pada tingkat nasional, permintaan
kayu yang jauh melebihi tingkat produksi kayu hutan alam yang lestari, ditambah
dengan rendahnya produksi kayu dari hutan tanaman, telah menjadi pemicu
pembalakan liar (illegal logging). Setelah lima tahun pelaksanaannya otonomi
daerah masih menyisakan sederet tantangan. Salah satunya adalah mengenai
kerjasama antardaerah, terutama wilayah yang mempunyai keterkaitan ekologis.
Walaupun UU No. 32/2004 tentang pemerintahan daerah menekankan pentingnya
kerjasama antardaerah (Bab IX), masih belum banyak daerah yang menerapkan
hal tersebut. Kerjasama antardaerah tersebut juga semakin sulit ketika hubungan
tersebut terkait dengan kondisi alam, misalnya antara kawasan hulu dan hilir
pada suatu Daerah Aliran Sungai (DAS). Sudah umum terjadi bahwa daerah hilir
enggan memberikan imbal balik atas jasa lingkungan yang telah diberikan oleh
daerah hulu.
Akan tetapi, terdapat perkembangan yang menggembirakan dalam tiga
tahun terakhir, ketika daerah-daerah mulai menyadari pentingnya menjaga
keseimbangan antara pembangunan dan konservasi sumberdaya alam, termasuk
hutan. Beberapa kabupaten di Kalimantan telah menyatakan sebagai kabupaten
konservasi, yang konsepnya antara lain menjaga keseimbangan antara proses
pembangunan dengan konservasi hutan, yang antara lain menerapkan konsep PES
pada skala besar, yang mencakup kabupaten tetangga sampai dunia internasional.
Walaupun demikian, masih banyak proses yang harus ditempuh daerah-daerah
tersebut untuk secara nyata menuai hasil pemberian dana kompensasi yang
mereka perlukan untuk melaksanakan konservasi hutannya. Pada skala yang lebih
kecil, PES sangat potensial untuk diterapkan di Indonesia pasca otonomi daerah.
Salah satu kasus yang dapat dijadikan sebagai pembelajaran adalah kasus yang
melibatkan hubungan bilateral antara Kabupaten Kuningan dan Kota Cirebon,
Propinsi Jawa Barat. Kawasan Gunung Ciremai, yang secara administratif
masuk ke dalam wilayah Kabupaten Kuningan, adalah salah satu kawasan
pegunungan dengan potensi sumber mata air yang cukup besar. Sebagai daerah
hulu Daerah Aliran Sungai (DAS), kawasan ini memiliki sejumlah mata air yang
dimanfaatkan penduduk untuk berbagai kebutuhan, baik oleh penduduk di sekitar
kawasan maupun oleh penduduk lainnya di sepanjang aliran air tersebut. Sumber
air minum yang dimaksud adalah wilayah dimana mata air untuk memenuhi
kebutuhan air minum masyarakat berada. Aliran air yang berasal dari mata airnya
dimanfaatkan oleh penduduk di wilayah Kabupaten Kuningan dan sebagian lagi
dimanfaatkan oleh daerah-daerah di hilirnya, antara lain Kota Cirebon. Hubungan
antara keduanya menjadi penting karena adanya saling ketergantungan antara
kedua daerah dalam menyediakan air minum bagi penduduknya, serta menjamin
ketersediaannya dalam jangka panjang.
221