28.11.2014 Views

Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

4.<br />

Penutup<br />

Otonomi daerah hakekatnya adalah otonomi pada rakyat di daerah, sehingga<br />

otonomi akan lebih bermakna pada keadilan dan kesejahteraan rakyat di daerah<br />

bila dijalankan bersama-sama dengan agenda demokratisasi didalamnya, yakni:<br />

upaya pemberdayaan rakyat di daerah, penegakan supremasi hukum, menciptakan<br />

pemerintahan yang bersih, adil, transparan dan akuntabel, dan lainnya.<br />

<strong>Perda</strong> merupakan cermin dari realitas kebutuhan dan bagaimana masyarakat<br />

dan resources daerah dikelola secara sistematis. <strong>Perda</strong> hanya salah satu bagian<br />

dari sistem yang mengatur kehidupan di daerah/kota sehingga di era otonomi<br />

daerah saat ini penguatan substansi <strong>Perda</strong> saja tidaklah cukup. Efektifitas dan<br />

keberdayaan <strong>Perda</strong> sangat bergantung pada Kualitas <strong>Perda</strong>, Komitmen stakeholder<br />

dan Dukungan lingkungannya,<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

6.<br />

Kualitas <strong>Perda</strong>: substansi yang jelas, akuntabel dan diterima masyarakat<br />

Kualitas Penegak Hukum: polisi/penyidik agar kompeten dan komitmen pada<br />

pengabdian pada tugas dan tanggung jawab<br />

Masyarakat & Lingkungan Bisnis: memberi kontribusi, rasa memiliki,<br />

menerima, menjalani dan memberi umpan balik (feedback).<br />

LSM / Social Watch, media cetak dan elektronika: memberi informasi/sosialisasi,<br />

permasalahan dan koreksi implementasi.<br />

Pemda & DPRD: aspiratif dan akomodatif terhadap dinamika sosial sehingga<br />

PERDA menciptakan kondisi yang mendorong kemajuan, pemberdayaan dan<br />

keadilan sosial.<br />

Pemda Tingkat I /Pemerintah Pusat: menciptakan pengawasan, harmonisasi<br />

UU/ <strong>Perda</strong> dan keterpaduan rencana dan program pembangunan antardaerah<br />

di segala bidang.<br />

310

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!