Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

5. Penutup
5.1 Kesimpulan
Program inovasi dan modifikasi model pelayanan kesehatan masyarakat ini
dilaksanakan tahun 2001, jauh hari sebelum Pemerintah Pusat menerbitkan
Sistem Jaminan Sosial Nasional. Kabupaten Purbalingga melaksanakan jaminan
kesehatan seluruh warga masyarakat Purbalingga dengan program JPKM. Lebih
dari 95 kabupaten/kota di Indonesia studi banding ke Purbalingga untuk belajar
JPKM. JPKM adalah upaya pemeliharaan kesehatan paripurna, terstruktur
yang dijamin kesinambungan dan mutunya, dimana pembiayaan secara praupaya.
Proses pembangunan di Kabupaten Purbalingga yang telah dan sedang
dilaksanakan di satu sisi menghasilkan kemajuan berarti, tetapi di sisi lain juga
menyisakan beberapa masalah, yang mendasar maupun yang berkembang akibat
kompleksitas masalah dan kebutuhan pembangunan yang terus berubah.
5.2 Rekomendasi
Di samping kelebihan Program JKPM Purbalinga, sejumlah
kendala dihadapi dalam pengembangannya. Contohnya, Pemerintah
Pusat menerbitkan Sistem Jaminan Sosial Nasional, namun
berlaku pula konsep dan implementasi JPKM versi Purbalingga.
Masalah terjadi bila tidak diadakan sinkronisasi dan sinergisitas pihak pengelola
dan Pemerintah. Pemeliharaan kesehatan dalam JPKM dilakukan pada sarana
Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK), antara lain :
1. PPK I, untuk pelayanan kesehatan dengan rawat jalan dan/atau rawat inap
bagi Puskesmas yang menyediakan fasilitas;
2. PPK II, untuk pelayanan kesehatan dengan rawat jalan dan/atau rawat inap
serta sebagai pusat rujukan;
3.
4.
Polindes, untuk pelayanan kesehatan persalinan normal dan rawat jalan; dan
Dokter keluarga, sebagai rawat jalan.
Berikutnya, kendala yang harus dibenahi antara lain :
1. Ada kesan dari masyarakat pelayanan JPKM dibedakan;
2. Peserta menghendaki seluruh pelayanan ditanggung oleh JPKM;
3. Keluhan dari masyarakat mengenai adanya kenaikan premi setiap tahun;
4. Premi belum real cost sehingga kapitasi yang diterima oleh PPK belum
mencukupi pelayanan kesehatan; dan
5. Adanya SK Menkes ttg penunjukan PT ASKES sehingga Bapel JPKM tidak
lagi mengelola Gakin
Pada galibnya pimpinan daerah mewakili pikiran dan tindakan progresivitas.
Dalam kata progresif, inovasi menjadi pendorong praktisi pemerintah di daerah
untuk tidak menyerah pada keadaan—sebagaimana yang ditunjukkan elit
birokrasi dengan dukungan rakyat Purbalingga. Lebih tepatnya, jajaran Pemda
Purbalingga tidak boleh pasrah karena sering kali banyak orang yang merasa
ditutup peluangnya berkreativitas. Namun bagi yang berpikiran progresif tadi
maka aturan bukanlah halangan.
218