Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

Arah pembangunan sektor kesehatan adalah terpenuhinya akses masyarakat
terhadap pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dan berkesinambungan yang
diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karenanya
Pemda Purbalingga berupaya memperbaiki keadaan: peningkatan sarana dan
prasarana kesehatan, penambahan dan peningkatan kualitas ketenagaan
kesehatan yang diimbangi dengan pembiayaan untuk operasionalisasi pelayanan
kesehatan.
Namun yang terpenting adalah dengan dilakukannya inovasi dalam perbaikan
sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan melalui Program
Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat /JPKM dan pengembangan Program
Desa Sehat Mandiri. Program JPKM adalah sebuah jawaban dalam menjamin
terselenggaranya pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas dengan
filosofi “Si Kaya Membantu Si Miskin dan Si Sehat Menolong Si Sakit”, dengan
topangan penuh dari pemerintah daerah. Dengan sistem tersebut didorong
terjadinya subsidi silang sebagai pengejawantahan azas kekeluargaan. Hal ini
perlu ditempuh karena masalah kesehatan tidak akan pernah selesai bila hanya
menggantungkan kemampuan pemerintah saja.
Model JPKM merupakan mengemukanya kemandirian masyarakat dan pemerintah
daerah dalam mewujudkan pelayanan kesehatan dasar sesuai standar terapi dan
pengobatan rasional. Manfaat JPKM antara lain masyarakat memperoleh pelayanan
kesehatan paripurna yang lebih bermutu, masyarakat mengeluarkan biaya ringan
karena adanya azas kekeluargaan. Terwujudnya pemerataan pelayanan kesehatan
yang pada akhirnya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, perencanaan
biaya pelayanan kesehatan lebih efisien dan efektif karena adanya pembayaran
pra upaya, serta terselenggaranya pelayanan kesehatan secara komprehensif dan
berkelanjutan melalui rintisan model pelayanan dokter keluarga.
4.4.2 Karya Inovasi dari Pemerintah Daerah
Ukuran paling konkret bagi keberhasilan otonomi daerah adalah inovasi. Menilai
kemajuan otonomi dalam ukuran inovasi berarti menilai seberapa jauh kebebasan
yang dimiliki daerah mampu mendorong munculnya program, kebijakan serta
gagasan lokal yang cerdas, khas dan genuine dalam menyiasati setiap bentuk
keterbatasan atau mengoptimalkan setiap bentuk keunggulan daerah yang
dimiliki. Ini berarti, inovasi tidak sekadar inisiatif. Ia adalah sebuah terobosan. Jika
inisiatif menggambarkan suatu prakarsa awal yang jeli, terobosan menggambarkan
paduan kreativitas dan kecerdasan untuk ke luar dari kebuntuan; entah itu
kebuntuan karena keterbatasan sarana, atau kebuntuan karena kecenderungan
mengupayakan segala sesuatu secara biasa biasa saja.
Berlawanan dengan komitmen yang ‘ala kadarnya’, baik inisiatif maupun terobosan,
pada dasarnya, adalah gambaran komitmen kuat terhadap kemajuan. Karena
itulah, selain cerdas, sebuah inovasi semestinya penuh dengan nuansa
216