Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

Dalam menjawab beberapa pertanyaan yang sekiranya berhubungan dengan apa
yang saya paparkan, saya akan kembali kepada konteks inovasi atau reformasi
jadi bukan kepada konteks perda, tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin
untuk memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Pertanyaan pertama dari Zulfa. Kalau Mba Zulfa itu difoldernya ada materi sintesis
9 studi kasus di Indonesia, di halaman 21 akan temukan daftar lokasi berikut
dengan inovator dan lengkap dengan penyandang dananya. Ada banyak sekali
inovasi-inovasi dan reformasi yang bukan digagas, atau dirintis oleh pihak lokal,
misalnya di Kabupaten Polman, SLCC yang disana itu merupakan program Unicef,
dan di Kabupaten Pemalang sistem kupon bidan disana itu merupakan program
Bank Dunia bekerjasama dengan Departemen Kesehatan, ada juga program di
Kabupaten Lumajang “WSLIC-2” itu juga sebenarnya bukan program yang digagas
oleh lokal, cuma yang kami teliti di sana adalah bagaimana daerah melaksanakan
program-program tersebut dan peran pemimpin daerah baik di tingkat kabupaten
kotanya atau bahkan hanya sampai di tingkat dusunnya itu sangat signifikan
dalam pelaksanaan program ini.
Dan kemudian saya akan mencoba melihat ini dari sudut pandang yang lain,
bahwa ketika kita melihat ada sekian banyak perda yang ternyata tidak bisa
mengakomodir atau memfasilitasi kepentingan masyarakat atau lebih khususnya
disini masyarakat miskin, saya ingin mencoba menunjukan dari studi-studi disini
bahwa kita bisa melihat upaya alternatif atau upaya-upaya yang dilakukan
masyarakat di daerah-daerah yang kalau misalnya Bapak/Ibu periksa ditingkat
kemiskinannya itu sebagian besar dari lokasi studi kasus ini merupakan daerah
yang tingkat kemiskinannya lebih tinggi daripada tingkat kemiskinan nasional.
Dan populasi masyarakat miskin di daerah tersebut itu juga otomatis tinggi.
Tapi di tengah kondisi yang seperti itu mereka tetap bisa untuk memfasilitasi
diri sendiri atau setidaknya berusaha, tentu saja dibutuhkan juga keterbukaan
dari pihak pemerintah daerahnya seperti yang kita lihat di kasus Blitar. Ketika
walikota Blitar pertama kali menerapkan program community block grant, atau
ketika pertama kali beliau menjabat, itu beliau bukannya tidak menghadapi
resistensi bahkan dari tubuh pemerintah daerahnya sendiri, cuma keinginan beliau
atau kemampuannya untuk merubah pola pikir bahwa pemerintah itu itu harus
mendengarkan masyarakat dan semua proses penerapan kebijakan itu seharusnya
merupakan kebijakan yang dibutuhkan oleh masyarakat, jadi prosesnya lebih
ke menjaring aspirasi masyarakat itu sendiri. Kalau ternyata perda-perda yang
ada sekarang itu masih belum bisa memfasilitasi masyarakat, solusinya apa?
Masyarakat kemudian akan melakukan tindakan apa untuk mengatasi masalah
itu? Itulah yang kami paparkan disini. Sembilan studi kasus ini memang
bukan tentang perda, sekali lagi bukan tentang perda, ini tentang inovasi atau
pembaharuan yang digagas ditingkat lokal yang ternyata bisa memberikan dampak
positif dan memecahkan masalah-masalah yang timbul di lokasi tersebut.
93