Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

yang ditandatangani tanggal 17 Desember 2004, yaitu Perjanjian Kerjasama
Pemerintah Kabupaten Kuningan dengan Pemerintah Kota Cirebon tentang
Pemanfaatan Sumber Mata Air Paniis Kecamatan Pasawahan Kabupaten
Kuningan. Perjanjian kerjasama itu bertujuan mewujudkan perlindungan dan
pelestarian sumber air dan untuk kesejahteraan masyarakat kedua daerah.
Perjanjian mengatur kewajiban pihak pemerintah Kabupaten Kuningan dan Kota
Cirebon. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Kuningan diantaranya adalah:
1. menjaga/melindungi sumber air mata air agar menjamin kelancaran distribusi
air; dan
2. menerima dan menggunakan dana konservasi pengguna air minum di Kota
Cirebon untuk kepentingan konservasi yang dapat menjamin kelestarian
sumber mata air, termasuk di dalamnya pemberdayaan masyarakat.
Adapun kewajiban Pemerintah Kota Cirebon adalah :
1. memanfaatkan sumber mata air Paniis sesuai ijin dari Pemerintah Kabupaten
Kuningan; dan
2. membantu kepentingan Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam perlindungan
dan pelestarian daerah tangkapan air (catchment area) sumber mata air.
Dalam perjanjian itu disepakati besarnya dana kompensasi konservasi dihitung
dengan mempertimbangkan produksi air sumber air, tarif yang berlaku sebelum
diolah bagi pelanggan di Kota Cirebon, dan tingkat kebocoran air. Kesepakatan
besaran dana kompensasi konservasi Gunung Ciremai dari Kota Cirebon dari
rumusan tersebut adalah Rp.1,75 milyar untuk tahun 2005.
Institusionalisasi pemahaman lingkungan itu didukung ketersediaan data kuantitas
dan kualitas air yang tersedia, kondisi fisik dan ekonomi kawasan sumber mata air,
tekanan kelestarian ekosistem kawasan sumber mata air, dan kebijakan Pemda
untuk menjaga resapan air. Salah satu Perda penting adalah Perda Kabupaten
Kuningan No. 38 Thn. 2002 tentang Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Gunung
Ciremai. Perda RUTR Gunung Ciremai itu selain berfungsi mengalokasikan ruang
kawasan tersebut, juga bernilai ekonomi berkaitan dengan jaminan komitmen
wilayah hulu (Kabupaten Kuningan) untuk memasok air dalam jumlah dan kualitas
stabil sepanjang tahun. Karena itu RUTR Gunung Ciremai adalah sertifikat
komitmen Pemda dan masyarakat Kabupaten Kuningan untuk mempertahankan
wilayah Gunung Ciremai sebagai resapan air pemasok kebutuhan air minum
bagi wilayah sekitar. Pelaksanaan RUTR sebagai sebuah sertifikat komitmen
dari daerah hulu untuk hilirnya tersebut merupakan terobosan kebijakan dalam
kerjasama antar daerah di era otonomi daerah. Bagi bidang perencanaan wilayah,
proses pembuatan perda ini menjadi bukti bahwa dokumen RUTR tak hanya
bermanfaat dalam mengalokasikan ruang saja, namun berdampak ekonomi dalam
meningkatkan pendapatan daerah hulu. Wilayah pengguna air di bagian hilir
cenderung lebih aman bila wilayah hulu sebagai pemasok air mampu menunjukkan
komitmen menjaga kawasan resapan air, sehingga kesediaan wilayah hilir untuk
membayar air yang digunakannya diperkirakan meningkat. Peningkatan apresiasi
nilai dari wilayah hilir berkaitan dengan komitmen jelas dari wilayah hulu sebagai
pemasok air untuk melindungi wilayahnya sebagai resapan air.
225