Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, maka dipandang perlu
menekankan prinsip-prinsip demokratisasi, keadilan dan pemerataan bagi segenap
warga masyarakat Kota Gorontalo. Selain itu guna mewujudkan penyelenggaraan
Pemerintahaan Daerah yang baik dan bersih serta mampu menjalankan fungsi dan
tugasnya dengan penuh tanggung jawab, maka diperlukan peran serta masyarakat
untuk melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di
daerah. Substansi hukum dari Perda dimaksud tetap saja dijiwai oleh berbagai
peraturan perundangan diatasnya mengenai Sistem Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.
Dengan memperhatikan pasal-pasal dalam Perda No. 4 Tahun 2002, sangat jelas
ditegaskan bahwa ruang lingkup pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
di Kota Gorontalo terdiri dari Pengawasan Fungsional, Pengawasan Legislatif
dan Pengawasan Masyarakat. Dalam hal pengawasan ini, kedudukan Walikota
Gorontalo dapat melakukan pengawasan fungsional kepada Unit/ Badan/ Dinas
sebagai Penyelenggara Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan
yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Daerah Kota Gorontalo. Kedudukan
Badan Pemeriksa Daerah dalam amanat Perda ini dinyatakan secara tegas
selain bertanggungjawab terhadap Walikota, juga bertanggungjawab terhadap
masyarakat melalui DPRD Kota Gorontalo dalam hal melakukan pengawasan.
Selanjutnya DPRD Kota Gorontalo berwenang melakukan pengawasan legislatif
atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Fraksi-
Fraksi, Komisi-Komisi dan alat kelengkapan Dewan lainnya yang dibentuk sesuai
dengan Tata Tertib DPRD Kota Gorontalo.
Suatu hal yang dinilai lebih spesifik terhadap Perda No. 4 Tahun 2002 ini sebagai
produk aturan lokal adalah diberinya ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk
melakukan pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pengawasan
yang dilakukan oleh masyarakat meliputi pemberian informasi adanya indikasi
terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkungan Pemerintah Daerah
dan DPRD Kota Gorontalo. Selain itu masyarakat dapat menyampaikan pendapat
dan saran mengenai perbaikan dan penyempurnaan baik preventif maupun represif
atas masalah yang berkembang.
Untuk keperluan pengawasan yang lebih maksimal, maka upaya yang dilakukan
dalam rangka pemberian ruang dan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk
melakukan pengawasan, diantaranya adalah:
1.
2.
3.
4.
5.
Pembukaan Kotak Saran di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Pelaksanaan Hearing di tingkat badan legislatif (DPRD)
Dibukanya rubrik informasi melalui SMS di media cetak
Pelaksanaan dialog baik secara langsung dan terbuka maupun melalui media
elektronika dengan program “Kopi Lolango”
Adanya kewajiban semua Instansi/Badan Publik menerapkan sistem CT4
(Cepat Temu, Cepat Tanggap, Cepat Tindak dan Cepat Tuntas)
118