Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

2.3 Kebijakan Pemberdayaan PKL Partisipatif
Upaya untuk melakukan pemberayaan PKL di Kota Surakarta dapat dilakukan
dengan jalan mengkaji kembali keberadaan Perda sebagai landasan kebijakan
Pemda Surakarta dalam melakukan penataan dan penertiban PKL, agar lebih
memperhatikan aspirasi PKL secara partisipatif. Sebagai upaya untuk membuat
produk Perda yang partisipatif di kalangan PKL telah membentuk paguyuban
“Panca Manunggal” dan “Gudang Kalimas”, yang meminta Pemda untuk
meninjau kembali keberadaan Perda PKL No. 8 tahun 1995 yang dianggap tidak
partisipatif.
Upaya yang dilakukan dengan berinisiatif untuk membuat Rancangan Perda
PKL yang akan diajukan ke Pemda untuk selanjutnya diharapkan dapat dibahas
di DPRD Kota Surakarta. Untuk mewujudkan keinginannya, paguyuban PKL
didampingi sejumlah LSM Konsorsium Monitoring Pemberdayaan Institusi
Publik (Kompip), bertugas untuk membantu pembuatan rancangan Perda PKL
yang akan diajukan ke DPRD. Respon PKL terhadap Perda tidak lepas dari sikap
Pemda Surakarta, yang selama ini dengan dalih menegakkan Perda PKL telah
berbuat sewenang-wenang dalam melakukan penataan dan penertiban PKL, yakni
melakukan operasi ketertiban dengan disertai pembongkaran dan penyitaan aset
property PKL, tanpa dibicarakan terlebih dahulu dengan para PKL atau paguyuban
yang mewakili keberadaan PKL.
Langkah yang dilakukan, pertama, dengan mengoptimalkan aspirasi dan peran
serta kalangan PKL dalam melakukan perubahan Perda PKL. Model seperti itu
diharapkan akan dapat dijadikan aturan main (rule of game) yang berimbang
dan adil yang selama ini tidak dijumpai dalam Perda PKL yang lama. Kedua,
dengan berhimpun dalam organisasi atau paguyuban yang dibentuk para PKL dan
didampingi LSM, mereka berharap akan memiliki daya tawar (bargaining position)
yang lebih kuat dengan Pemda Surakarta atau pihak lain (pemilik modal besar).
Ketiga, melakukan jalinan dan komunikasi yang seimbang antar berbagai pihak yang
berkepentingan dengan keberadan PKL, dengan suatu harapan bisa mencairkan
ketegangan yang selama ini sering memanas, sehingga kejadian-kejadian yang
mengarah pada konflik sosial (anarkis) tidak akan terjadi dalam penataan dan
penertiban PKL di Kota Surakarta. Keinginan seperti itu juga dikemukakan oleh
para aktivis LSM pemberdayaan PKL yang memandang perlunya antara Pemkot
dan PKL duduk bersama, membicarakan langkah-langkah yang lebih baik dengan
mempertimbangkan berbagai kepentingan yang saling terkait, sehingga akan
tercipta kesepakatan dan kesadaran perihal hak dan kewajiban masing-masing.
PKL harus memahami rencana tata ruang kota dan peruntukan sarana publik
sebagai public space, sedang warga masyarakat dan Pemkot Surakarta juga harus
menyadari akan kesulitan yang sedang dihadapi PKL.
Rancangan Perda pemberdayaan PKL yang patisipasif secara garis besar berisi
dengan mendasarkan pada pertama, asas yang mengedepankan aspek ideologi
180