Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

132
3.3 Advokasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.2 Tahun 2006
tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa
Agak berbeda dengan advokasi Perda No. 8 Tahun 2005, keterlibatan INISIATIF
dalam advokasi Perda No. 2 Tahun 2006 dimulai dari gagasan IPGI Bandung9
untuk mengembangkan otonomi desa yang diawali dengan sebuah penelitian
sejak tahun 2001. Gagasan pengembangan kemandirian dan otonomi desa muncul
untuk menindaklanjuti munculnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah.
Ini karena Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 merupakan tonggak baru bagi
proses demokratisasi di Indonesia. Undang-undang ini menggantikan Undang-
Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan
Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang dianggap jauh
dari semangat otonomi di masing-masing daerah. Undang-Undang No. 22 Tahun
1999 telah mengilhami reformasi di daerah dengan mendorong proses restorasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah “as extensive autonomy as possible”
10
sebagaimana dulu diamanatkan oleh para founding father negara ini.
Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 memberikan kesempatan bagi daerah dan desa
untuk secara otonom mengelola wilayahnya sesuai dengan yang diinginkan oleh
warganya. Otonomi desa dianggap sebagai cara yang ideal untuk dapat mendekatkan
proses pembuatan kebijakan publik dan pelayanan publik pada masyarakat desa.
Otonomi desa dianggap strategis karena desa adalah pemerintahan pada tingkatan
paling rendah dan paling dekat dengan masyarakat.
Untuk terwujudnya otonomi desa, desa harus mempunyai kewenangan yang lebih
luas untuk menyediakan pelayanan publik. Hal ini dapat dicapai bila desa sebagai
pemerintah pada tingkat paling rendah di”kembalikan” hak otonominya dengan
mewujudkan pemerintahan yang lebih desentralistis. Yaitu dengan pelimpahan
kewenangan urusan tertentu pada desa yang selama ini dikuasai tingkatan
pemerintahan yang lebih tinggi. Implikasi dari pelimpahan kewenangan pada desa
adalah beban kewajiban atau tanggung jawab desa yang bertambah.
Untuk itu diperlukan adanya perimbangan keuangan (transfer fiskal) dari
pemerintah kabupaten ke pemerintah desa. Perimbangan keuangan merupakan
manifestasi dari hak yang semestinya diperoleh oleh pemerintahan desa sebagai
sumber daya untuk melaksanakan penyediaan barang dan jasa publik pada
9 IPGI Bandung adalah pendahulu Perkumpulan INISIATIF. Program IPGI Bandung salah satunya
adalah mengembangkan otonomi desa.
10 Sidang Umum yang diselenggarakan beberapa saat setelah Presiden Soekarno ditumbangkan dari
kepresidenannya berhasil menetapkan beberapa ketetapan yang terkait pada penataan penyelenggaraan
pemerintahan dan ketatanegaraan. Salah satunya adalah Ketetapan No. XXI/MPRS/1966 mengenai
pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah. Sejumlah pokok ketentuan yang dimuat secara
ringkat memandatkan antara lain: (1) memberikan otonomi selus-luasnya kepada daerah; (2) penyerahan
urusan disertai aparatur dan keuangannya; (3) pemberian tanggung jawab dan wewenang pengaturan
kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah; (4) pengaturan perimbangan keuangan; (5) peninjauan
kembali UU no. 18 tahun 1965 dan UU no. 19 tahun 1965.