Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

dalam Bab III Pasal 15 sampai dengan Pasal 24, tidak memberikan kejelasan
maksud dari pasal-pasal tersebut.
Perda ini menjadi pemberitaan di mass media sehubungan dengan upaya
penggusuran PKL yang dianggap menjadi sumber kesemrawutan, ketidaktertiban,
ketidakindahan sehingga Kota Bandar Lampung mendapat julukan 5 kota
paling kotor di Indonesia. Upaya membersihkan kota dengan jargon “ayo bersihbersih”
menjadikan PKL sebagai kambing hitamnya. Perda ini hanya mengatur
tentang larangan dan kewajiban bagi masyarakat saja dengan melupakan fungsi
pembinaan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan kata
lain perda ini merupakan instrumen untuk memarginalkan kelompok yang sudah
marginal seperti PKL. Padahal dari aspek asas pembentukan peraturan perundangundangan,
Perda ini tidak sesuai baik dari aspek formal maupun materiel.
6. Kesimpulan
Dalam era desentralisasi yang bertujuan untuk mendekatkan fungsi pelayanan
kepada masyarakat, tidak terdapat implementasi Perda yang berpihak kepada
sasaran. oleh karena itu sangat urgent untuk dilakukan rekonstruksi muatan
Perda yang terkait retribusi isu dengan memasukkan aspek pemberian pelayanan.
Untuk lebih memfungsionalkan Perda yang diproduksi sangat perlu dilakukan
penyusunan skala prioritas regulasi. Hal terpenting lain yang harus dibangun
kembali oleh satuan daerah otonom adalah melakukan koordinasi yang sinergis
dan intensif dalam pembentukan Perda karena selama berlakunya UU No. 22
Tahun 1999 mekanisme ini terabaikan.
41