Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

tim peneliti. Itu terjadi bukan hanya pada level birokrasi, melainkan juga para wakil
rakyat yang duduk di DPRD Lebak. Beberapa kali saya mencoba bertemu dengan
pejabat birokrasi. Di Bappeda saya bisa langsung bertemu dengan Sekretaris
Bappeda dan melakukan wawancara selama 1,5 jam. Ketika saya masuk ke kantor
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) saya langsung bisa wawancara
dengan Kepala Kantor tersebut. Begitu juga ketika saya bertemu dengan pejabat
di Bawasda, Kepala Kantornya langsung bersedia diajak wawancara selama 1 jam
lebih. Di wilayah DPRD, saya langsung bisa bertemu dengan 2 orang anggota untuk
memberikan informasi seputar pelayanan publik di Lebak. Keterbukaan tersebut
tentu saja tidak lepas dari pengaturan dalam Perda tersebut dimana seseorang
yang dengan sengaja mempersulit pemberian informasi akan diancam hukuman
maksimal 5 tahun atau denda maksimal sebesar 5 juta rupiah.
Kehadiran KTP juga cukup mendapatkan respek dari pejabat lainnya. Dengan
berbekal kewenangan yang mereka miliki, anggota KTP dengan mudah
memperoleh data yang dibutuhkan untuk klarifikasi dan verifikasi atas keluhan
yang diajukan oleh warga masyarakat. Banyak sekali contoh masalah yang muncul
dan memerlukan data dari berbagai instansi yang ada di daerah. Kasus penerima
CPNS merupakan isu yang paling hangat dan belum selesai. Banyak sekali CPNS
yang merasa proses rekrutmen tidak terbuka. Untuk kasus ini, pengurus KTP
harus memperoleh data dan jawaban dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
untuk diinformasikan kepada pemohon. Kasus yang lain menyangkut penggunaan
Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT)
yang seringkali tidak sesuai dengan yang digariskan oleh Pemerintah. Selain itu,
masalah-masalah pembangunan seperti sekolah, jalan dan pasar yang dianggap
menyimpang dari ketentuan juga menjadi keluhan yang datang dari warga
masyarakat (lihat Tabel 4 dan Tabel 5).
Dari kriteria yang kedua, yakni respon masyarakat, juga sangat tinggi. Dari
catatan buku tamu, pada bulan Mei terdapat sebanyak sekitar 100 tamu yang
mengunjungi KTP baik hanya untuk mengenal KTP maupun mengadukan masalah
mereka yang terkait dengan kebijakan Pemda. Kehadiran warga tersebut juga
semakin meningkat. Untuk bulan Juni, sampai dengan 6 Juni 2006 sudah terdapat
129 warga yang memanfaatkan lembaga tersebut. Anggota DPRD pun banyak
yang merasa perlu untuk mengunjungi kantor KTP untuk memperoleh informasi
mengenai problem yang dihadapi masyarakat. Mereka memanfaatkan aspirasi yang
masuk ke KTP tetapi mungkin tidak masuk ke anggota DPRD. Kalau kita lihat
respon birokrasi ataupun anggota DPRD dan juga masyarakat, keduanya sangat
positip. Selain itu, keuntungan yang didapat dengan adanya Perda mengenai KTP
tersebut adalah munculnya dukungan finansial dari Bank Dunia yang bersedia
mengucurkan bantuan sebesar Rp 18 milyar. Kucuran dana tersebut tidak terlepas
dari adanya jaminan transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan kebijakan
publik.
82