Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

pemukiman ada banyak orang yang akan diuntungkan karena misalnya dia bisa
punya usaha sendiri, kemudian mudah memperoleh barang dan sebagainya.
Tetapi manakala kondisi persaingan itu tidak diatur, maka yang muncul pihak
yang sangat kuat akan menindas yang lemah. Jadi pengaturannya harusnya
bagaimana melindungi pihak yang lemah ini kemudian meningkatkan kemampuan
dia bersaing sampai nanti mampu bersaing. Kalau misalkan dibiarkan saja yang
kuat dibiarkan semakin kuat maka itu akan tidak adil. Ke depan seperti apa
revitalisasi kongkritnya? Kongkritnya revitalisasi pasar tradisional itu harusnya
perubahan manajemen pengelolaan yang lebih modern. Jadi kalau semula dikelola
hanya dengan prinsip yang penting hari ini memperoleh uang cukup untuk hari
ini, tapi tidak cukup misalnya untuk besok, yah harusnya diubah bagaimana agar
keuntungan yang diperoleh bisa bertahan bahkan bisa berlipat. Jadi harusnya ada
peningkatan kemampuan pedagang pasar tersebut.
3.
Rhama Wijaya
Mungkin tadi banyak sekali yang sifatnya menjadi masukan buat kami. Terimakasih
dari Mas Dian, Mas Fernandez dari Depok, dan juga Bapak Ajazi. Memang benar,
bahwa ke depan kita harus mulai bukan revitalisasi pasar tapi juga DPRD kita
juga direvitalisasi. Artinya mereka harus diberikan informasi dan keterbukaan
informasi, supaya mereka bisa memberikan sesuatu secara optimal di dalam proses
kebijakan publik, karena apa? Kalau proses perumusan masalahnya saja sudah
tidak benar, maka kebijakannyapun tidak akan kena pada realitas masyarakat.
Artinya, kita harus bisa merumuskan masalah itu dengan benar sehingga obat
yang diberikan akan cocok. Khusus mengenai bagaimana sumbangan kita di
dalam kelembagaan itu, dalam partisipasi untuk yang Mas Dian bilang, memang
perlu adanya suatu yang namanya di halaman-3 yang saya sampaikan itu ada
suatu instrumen dalam Perda yang menjamin kelembagaan partisipasi. Artinya,
didalam hasil utama di illustrasi tadi, warga masyarakat secara sistem memang
dilindungi dan diberikan peran menyampaikan apa yang menurut mereka didalam
kebijakan publik itu harus ada, dan apa yang memang perlu diakomodasi. Terus
kemudian ada akses informasi bagi masyarakat juga harus memiliki akses terhadap
informasi dan dokumen-dokumen yang memang dibutuhkan sehingga mereka tahu
permasalahan itu. Jadi Pemda tidak menutup-nutupi informasi, tiba-tiba saja kata
yang tadi di seminar yang lebih awal tadi.
Tadi ada yang bertanya mengenai perda yang tiba-tiba ada, sekonyong-konyong
ada. Karena ada proses menutupi informasi jadi tidak transparant, jadi lebih baik
dilibatkan dari awal. Masalah waktu bagaimana kita membuat schedule atau
bagaimana rancangan desain sebuah Perda itu disusun karena kalau kita buruburu,
waktu mepet-mepet, biasa kalau kita ujian mepet-mepet kan kadang-kadang,
iya kalau ngerti – kalau tidak ngerti! Mengatur masyarakat satu daerah itu tidak
main-main, harus ada planning. Masalahnya kita harus membenahi sistem, jadi
kita tidak membicarakan case yang sudah terjadi, tetapi bagaimana ke depan
supaya sistem itu menjadi lebih baik. Mengenai Bapak Fernandez, memang
317