Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

ada aspek-aspek, otoritik, income generating, mengenai suatu Perda ada unsur itu.
Tetapi yang perlu kita tekankan di sini adalah bahwa prinsip-prinsip di dalam
menyusun Perda itu harus melalui suatu pemahaman kondisi, realitas, terus fungsi
Perda itu jelas, untuk apa Perda itu dibuat, indikatornya apa, untuk mengukur
keberhasilannya. Karena kita kadang-kadang yang penting ada aturan, tetapi
tidak tahu bagaimana mereview keberhasilan sebuah aturan. Justru di situ
kelemahan kita. Kita tidak berani direview, kenapa? Karena kita takut, karena
kita merumuskannya tidak benar. Coba kita orang yang benar, berarti kita berani
direview, indikatornya apa? Berarti kalau kita berani, berarti bagus indikatorindikatornya.
Karena apa? Kalau sesuatu tanpa indikator, sangat grey-area,
sangat mudah dipermainkan mengenai performance dari sebuah perda. Apakah
dia ada pandangan publik dalam setiap setahun sekali atau LSM memberikan
suatu pendapat jadi ada satu penilaian-penilaian yang diukur. Artinya, bentuknya
apapun dirumuskan nanti.
Mengenai Mas Ajazi dari Yayasan Kita, memang spesifik lokal harus ada, saya
setuju, tetapi di dalam makalah ini saya sebutkan ada ketentuan-ketentuan umum
yang sifatnya baku dan ada yang ketentuan khusus mungkin buat teman kita
misalnya yang dari Timur, ada ketentuan lokal itu menjadi ketentuan tambahan,
tapi ada ketentuan dasar yang mungkin Bab 1 sampai Bab 3 itu sama, prinsipil
sifatnya. Ketentuan mengarahkan bagaimana dia ke depan. Jadi, setiap undangundang
berbeda-beda isinya. Ada yang menghukum saja semua isinya, dari 5
(lima) itu 4 (empat) menghukum, 1 (satu) memberikan solusi. Jadi, sebenarnya
pemikiran itu ada dimana? Ada kadang-kadang orang yang perduli terhadap
masyarakat memberi solusi dia – kalau tidak peduli, dia sikat saja. Ini kayaknya
sampah harus dipotong saja, tidak usah hidup! Dia harus dihukum! Muncul di
jalanan, tangkap! Jadi, ini kita bukan militer tapi kita mengelola sumberdaya.
Karena Pemkot adalah mengelola/resource (manusia itu resource). Kalau dia mau
kita kelola, kita mau dia dianggap tidak baik, kita harus beri jalan, kemana, mau
ngapain dia, harus diberi dia solusi, dibina, tugas Depsos, tidak ada peran Depsos
maupun apa disini tidak ada didalam Perda. Bisa lihat di Perda On-line, nanti klik
saja www.perda-online lihat disitu Perdanya nanti pasti tidak ketemu peran LSM.
Ada Dinas Sosial yang ada cuma di Lahat sama di Kupang, yang lain itu tidak ada.
Bagaimana alternatif solusi, tidak ada. Semuanya fungsi penyidik, penangkapan,
ciri-ciri orang yang dicurigai sama aturan peralihan itu saja isinya sebuah Perda,
tidak ada. Bagaimana memperlakukan warga secara resource. Sebagai resource
itu tidak ada didalam Perda, itu yang sangat disayangkan.
Kemudian mengenai bagaimana hukum didalam UU No. 22/1999 pasal-71 itu,
hukuman tertinggi adalah 6-bulan denda 5-juta. Apabila kita cermati di pasal ini di
indikator Lampiran-1, ini lucu lagi. Kalau di Kupang 6-bulan tapi 6-juta – berbeda.
Ada yang di Tangerang 3-bulan / 15-juta, kalau dari IndRhamayu 6-bulan / 6-juta,
kalau dari Lampung 6-bulan / 6-juta. Kalau yang dari Lahat < 3-bulan / > 6-bulan
denda < 2,5-juta / > 5-juta, jadi pakai range kalau di Lahat. Tapi kalau di Depok
Raperda yang kemarin saya baca itu 3-bulan / 30 juta. Bagaimana sih,
318