Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

dengan menambah dukungan mereka dikalangan pegawai negeri daerah, juga
memanfaatkan kerjasama dengan ormas dan pemberdayaan metode-metode lokal.
Ditemukan pula bahwa kesinambungan pendanaan proyek yang bersumber dari
luar masih tidak bisa dipastikan. Sementara, reformasi lokal yang diterapkan
dengan mengalihkan beban biaya baru kepada penerima pelayanan (klien), ternyata
juga mengalami kendala pendanaan. Peluang kesinambungan dana hanya terlihat
pada dua kasus, dimana pada kedua kasus tersebut reformasi yang ada merupakan
gagasan lokal, biayanya rendah dan pendanaannya bersifat swadana masyarakat.
Dari proses penelitian, ditemukan bahwa sistem pengumpulan data pada semua
kasus ternyata tidak efektif. Hal ini tentu saja menyulitkan upaya penyesuaian atau
perbaikan pada periode pertengahan proyek yang seharusnya bisa memperkuat
dampak positif reformasi tersebut. Kasus-kasus yang dipelajari juga membuktikan
bahwa dampak reformasi akan dapat lebih dirasakan apabila inovasi penyediaan
pelayanan publik diterapkan secara fleksibel. Kemudian ditemukan juga bahwa
pada sebagian besar kasus, pemimpin daerah terbukti mampu menciptakan
strategi-strategi baru, baik untuk meningkatkan dampak positif maupun untuk
mengubah dampak negatif menjadi sebaliknya.
Pada lima kasus dimana masyarakat miskin tidak ditargetkan sebagai kelompok
sasaran utama, masyarakat miskin cenderung menjadi tidak diuntungkan oleh
penerapan inovasi pelayanan publik. Sebaliknya, pada kasus dimana masyarakat
miskin merupakan kelompok sasaran khusus, terlihat adanya dampak positif.
Hasil temuan kesembilan studi kasus ini menggarisbawahi pentingnya pelaksanaan
best practices di bawah ini bagi para penyedia layanan juga lembaga donor:
1. Menargetkan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran utama reformasi
pelayanan publik, agar kelompok tersebut benar-benar menerima manfaat
kegiatan.
2. Menggunakan mekanisme diseminasi informasi atau sosialisasi program yang
efektif, untuk membangun kepercayaan masyarakat.
3. Mendukung pemimpin baik di kalangan pemerintah maupun LSM lokal untuk
melaksanakan reformasi kebijakan penyediaan pelayanan publik.
4. Memastikan adanya kesinambungan dana proyek reformasi pelayanan publik.
5. Memastikan bahwa komponen pemantauan (monitoring) yang efektif, sudah
tercakup pada semua proyek penyediaan pelayanan publik .
6. Mewujudkan fleksibilitas kedalam peraturan proyek, untuk memperkuat
dampak positif, maupun mengatasi dampak negatif.
7. Mendorong implementasi hukum dan peraturan daerah yang bersifat
mendukung reformasi.
43