Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

Inovasi otonomi luas yang berdampak pada masyarakat miskin tidak terumuskan
dengan jelas, karena tingginya delegating provisio kepada Kepala Daerah. Akibat
kurang maksimalnya fungsi kontrol DPRD terhadap implementasi muatan
delegating provisio dalam Perda, sampai sekarang Keputusan/Peraturan Kepala
Daerah yang memberikan kemudahan/keringanan terhadap kelompok sasaran
hampir tidak diketemukan. Kepatuhan pelaporan Perda oleh Pemda di daerah
penelitian kepada pusat sangat minim, sehingga menyulitkan pusat dalam
menjalankan mekanisme pengawasan represif. Oleh karena itu pusat tidak dapat
melakukan executive review secara maksimal bahkan terkesan diskriminatif
terhadap berbagai Perda yang inkonsistensinya tinggi dalam mengelaborasi
peraturan perundang-undangan di atasnya. Dalam rangka mewujudkan
manifestasi otonomi daerah yang mengatur isu dan keberpihakannya pada
sasaran, sangat urgent dilakukan rekonstruksi muatan Perda terkait retribusi isu
dengan menguatkan aspek pelayanan, sehingga Perda menjadi lebih fungsional.
Penyusunan skala prioritas yang koordinatif antara satuan daerah otonom,
merupakan langkah yang solutif.
1.
Pengantar
Hadirnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah secara formal
mengubah format penyelenggaraan pemerintahan yang monolitik ke arah
keberagaman (diversity). Daerah diberi kewewenangan yang luas untuk mengatur
dan mengurus rumah tangganya. Dengan kewenangan luas ini daerah dapat
membuat berbagai kebijakan terkait penyelenggaraan pelayanan kebutuhan
dasar masyarakat tanpa perlu lagi menunggu pusat, sebagaimana yang pernah
berlangsung sepanjang era orde baru. Sangat wajar jika kewenangan ini diberikan
kepada daerah karena daerah yang mengetahui secara persis kondisi kebutuhan
faktual (riil) masyarakat. Dengan mekanisme yang sangat desentralistik ini
diharapkan Pemda memiliki kepekaan membentuk kebijakan yang mengatur
berbagai masalah yang terkait dengan kebutuhan masyarakat sehingga dapat
menghilangkan tuna akses masyarakat daerah yang mereka rasakan selama
rezim sentralistik.
Namun kebijakan otonomi daerah yang dilaksanakan di bawah rezim UU No.
22 Tahun 1999 tidak serta-merta membawa berkah perubahan bagi kehidupan
masyarakat. Kewenangan yang sangat besar yang diberikan kepada pemerintah
daerah tidak dimanfaatkan secara optimal untuk memperjuangkan kepentingan
masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses: perempuan,
anak, masyarakat miskin dan kelompok marjinal. Hal ini disebabkan oleh orientasi
kebijakan pemerintah daerah yang cenderung bersifat budgeter. Perda-Perda ini
yang kemudian menimbulkan masalah sehingga menuntut pusat untuk melakukan
executive review, bahkan MPR pernah meminta MA untuk melakukan yudicial
activism. Kebanyakan muatan Perda tersebut merupakan peraturan yang tidak
terkait dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat tapi justru