28.11.2014 Views

Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Tabel 4: Tabel Analisis definisi Pelibatan Masyarakat<br />

Step 0.<br />

Identify components<br />

Step 1.<br />

Clarify meanings of terms<br />

Step 2.<br />

Identify conclusions<br />

Step 4.<br />

Identify assumptions<br />

Pelibatan masyarakat adalah<br />

suatu kondisi yang mensyaratkan<br />

adanya peran serta atau kontribusi<br />

masyarakat baik langsung maupun<br />

tidak langsung dalam suatu<br />

pengambilan kebijakan publik<br />

Menyaratkan, prakondisi yang<br />

harus dipenuhi untuk sebuah<br />

kegiatan partisipatoris<br />

“Maupun”, mengakui dua bentuk<br />

keterlibatan<br />

Kebijakan publik, istilah netral yang<br />

merepresentasikan suara otoritatif<br />

pemerintah untuk tujuan tertentu<br />

Stated conclusion: Partisipasi adalah<br />

cara masyarakat terlibat dalam<br />

proses pembangunan dengan<br />

tujuan agar terjadi perubahan<br />

jalannya pemerintahan, sesuai<br />

prinsip-prinsip tertentu. Perubahan<br />

bukan hanya untuk masyarakat<br />

Tabel 5: Tabel Sintesis Pelibatan Masyarakat<br />

Policy Position<br />

[Claim:] I propose that<br />

Proses pembuatan kebijakan publik (daerah) menjadi<br />

wilayah peran serta masyarakat<br />

Given That [Data]<br />

• Masyarakat sekurang-kurangnya terlibat dalam<br />

(pasal 16):<br />

a. Perumusan visi, misi dan rencana strategis<br />

daerah;<br />

b. Penyusunan program pembangunan tahunan;<br />

c. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja<br />

daerah;<br />

d. Penyusunan maupun revisi tata ruang;<br />

e. Penyusunan setiap Peraturan Daerah;<br />

f. Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan<br />

suatu kebijakan atau program;<br />

g. Perumusan keputusan / kebijakan publik lainnya<br />

yang berkaitan dengan kepentingan rakyat<br />

banyak;<br />

• Hak masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan,<br />

perumusan, implementasi, pengawasan, dan evaluasi<br />

kebijakan publik<br />

Rebuttal<br />

• Proses pembuatan kebijakan hanyalah salah satu dari<br />

seluruh proses kebijakan<br />

• Masyarakat juga berhak untuk bisa mempengaruhi<br />

proses pengambilan keputusan, daripada sekedar<br />

keterlibatannyadi tahap pengysusnan dan<br />

pengumpulan informasi yang relevan untuk kebijakan<br />

• Pengawasan dan evaluasi sudah berada di luar proses<br />

formulasi<br />

159

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!