Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

tidak banyak perdebatan dalam hal substansi. Tapi hal tersebut tidak berarti
proses pengesahan berjalan lancar. Sebelum pengesahan, kata mufakat tidak
dicapai setelah beberapa anggota DPRD menentangnya. Akhirnya pengambilan
keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Hasil dari pemungutan suara
tersebut adalah empat fraksi mendukung pengesahan dan dua fraksi menolak.
Peraturan Daerah yang telah disahkan dapat dilihat pada Lampiran 6.
Pada pembahasan mengenai Raperda Penyerahan Sebagian Kewenangan Kabupaten
Pada Desa, sidang paripurna kembali berjalan alot. Perdebatan yang terjadi
adalah mengenai rincian kewenangan. Pertanyaan yang muncul adalah apakah
seluruh urusan pemerintahan yang ada dalam rincian dari Depdagri tersebut akan
diadopsi atau dipilih terlebih dahulu. Sidang paripurna gagal membuat keputusan
tersebut. Perdebatan lainnya adalah mengenai dasar hukum. Sampai saat sidang
dilakukan, semua mengetahui bahwa secara umum dasar hukum yang mengacu
pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 sudah kuat. Namun yang melemahkan
adalah belum adanya dasar hukum yang menyatakan secara eksplisit rincian
urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan kabupaten.
Hal ini menjadi krusial karena urusan pemerintahan tersebut yang nantinya
sebagian akan didesentralisasikan ke desa. Sementara saat itu ada kabar beredar
bahwa rincian urusan pemerintahan daerah (propinsi dan kabupaten) sedang dalam
proses penyusunan peraturan perundangannya oleh Depdagri. Sidang paripurna
yang membahas Raperda Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kewenangan
Kabupaten Pada Desa akhirnya buntu. Di akhir sidang, dilakukan pemungutan
suara dengan pilihan pertama, menerima dan setuju mensahkan raperda tersebut
menjadi perda. Dan pilihan kedua, menolak dan menunda pengesahan raperda
menjadi perda untuk menunggu selesainya penyusunan peraturan perundangan
dari Depdagri tentang kewenangan kabupaten. Dari hasil pemilihan, ternyata
hanya satu fraksi yang memilih pilihan pertama sementara ke lima fraksi lainnya
sepakat menolak pengesahan raperda, dan menunda pembahasan selanjutnya
sampai adanya perundangan dari Depdagri tentang kewenangan kabupaten.
Pembahasan yang panjang dalam sidang paripurna, menyerahkan pembahasan
dan perdebatan hanya antara anggota DPRD, sangat mungkin akan menyebabkan
adanya perubahan substansi. Hal ini karena bukan tidak mungkin, antara anggota
DPRD yang pro dan kontra akan melakukan negosiasi dan kompromi berkaitan
dengan pasal-pasal yang diperdebatkan. Selain itu, pihak eksekutif yang kontra,
yang diwakili oleh Bagian Otonomi Daerah yang juga tergabung dalam Tim
Asistensi pada proses pembahasan di tingkat panmus, bukan tidak mungkin akan
terus mencoba mempengaruhi proses tersebut dengan mempengaruhi anggota
dewan yang sejalan dengan mereka. Untuk mengetahui ada tidaknya perubahan,
dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.
135