Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

Sebagai studi kasus, kita menggunakan pengalaman Perkumpulan INISIATIF
dalam menginisiasi dan mengadvokasi peraturan daerah di Kabupaten Bandung .
Perkumpulan INISIATIF pernah menginisiasi dan terlibat dalam penyusunan
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.8 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung No.2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa.
Kedua perda ini dapat dikategorikan sebagai peraturan daerah yang menyediakan
suprastruktur bagi terlaksananya perda-perda pelayaan publik dasar dan
implementasinya. Proses advokasi kedua peraturan daerah dilakukan dalam
konteks prosedur penyusunan peraturan daerah berdasarkan Keputusan
Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 23 Tahun 2001 tentang Prosedur
Penyusunan Produk Hukum Daerah.
2.
Metode Analisis
Sebelum membuktikan adanya potensi penyimpangan substansi dalam proses
legislasi, terlebih dahulu kita mengkaji prosedur penyusunan peraturan daerah
yang berlaku saat itu: Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No.
23 tanggal 18 Juli 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.
Kajian ini dilakukan untuk melihat celah-celah yang memungkinkan (atau tidak
memungkinkan) adanya partisipasi masyarakat dalam prosedur tersebut. Tidak
ada teknik khusus yang digunakan dalam kajian ini. Untuk membuktikan adanya
potensi penyimpangan substansi dalam proses legislasi kita langsung pada kedua
studi kasus.
Untuk setiap studi kasus, pertama-tama kita akan membahas konteks advokasi
kedua peraturan daerah tersebut. Dari pembahasan tersebut diharapkan kita akan
memahami latarbelakang serta urgensi advokasinya.
Kedua, kita membahas mengenai proses yang dilalui oleh INISIATIF pada saat
advokasi. Seperti sebelumnya, tidak ada teknik khusus yang digunakan selain
dari content analysis biasa. Dari pemahaman tentang proses yang dilalui ini kita
mengetahui langkah-langkah advokasi yang dilakukan, mengerti alasan dan
tujuan setiap langkah, serta menempatkannya dalam prosedur formal penyusunan
peraturan daerah. Output dari analisis ini diharapkan kita akan mengetahui apa
saja dampak dari proses yang terjadi pada kemungkinan partisipasi, pada substansi
peraturan daerah yang diusulkan, serta mengidentifikasi potential black box dalam
prosedur formal yang berlaku.
Terakhir, untuk membuktikan bahwa prosedur penyusunan produk hukum daerah
yang berlaku memungkinkan adanya penyimpangan substansi yang diusulkan
Perkumpulan INISIATIF memang bukan stakeholder di Kabupaten Bandung. Tapi posisi INISIATIF
adalah pelaku action research.
125