Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

ini jangan-jangan, dibalik itu ada siapa? Yah, para pemegang modal besar itu,
sehingga di Bandung sekarang ini ada Jargon kota jasa-nya, kawasan Dago yang
pemukiman dengan mudah saja berlindung di perda RT/RW yang 5-tahun bisa diadjust/disesuaikan.
Jadi akhirnya bukan aturan hukum yang mengatur perilaku
orang, tetapi perilaku dulu dibiarkan, setelah itu peraturan yang menyesuaikan.
Jadi, misalnya kalau saya dengar kemarin diskusi dan Kadin itu biasanya triggertriggernya
itu diceritakan, misalnya McDonald dulu masuk, kalau disitu sudah
tercipta conditioning, keRhamaian, macam-macam dan rakyat seputarnya tidak
protes, LSM juga tidak protes, baru setelah itu berdiri gedung yang tinggi. Misalnya
ini untuk dipojokan Dago di kota Bandung kalau anda bisa melihat di sana sekarang
sedang dibangun di sebelah MacDonald, selalu begitu motif-motifnya.
Jadi, di sini sebetulnya yang tadi itu dalam beberapa kasus ketidak-mampuan
anggota legislatif itu dimanfaatkan juga. Terus juga ada celah pada waktu UU
No.22/1999 berlaku. Depdagri itu hanya diberi waktu 2-minggu untuk menelaah
Perda, kalau 2-minggu tidak ada reaksi dari Depdagri, Perda itu berlaku. Setahu
saya sekarang sebenarnya sudah diserahkan dengan UU No. 32 ini ke Propinsi.
Tetapi, untuk Jawa Barat misalnya saya cek di Propinsi, Biro Hukumnya, “Ah Pak
Dedek, jangankan untuk menelaah Perda dari Kabupaten Kota, ngurusi Perda
kami juga, kami sulit!” Terus saya katakan: “Kenapa Anda tidak hire, menghimpun
LSM untuk bikin desk (sama-sama), soal duitnya belakangan”. Mereka selalu
berpikiran: kalaupun menarik orang, bayarnya berapa? Dan darimana?
Kemudian, saya sepakat memang itu perlu dibuka ruang-ruang untuk partisipasi,
tetapi juga yaitu tadi, saat ini banyak Perda lebih deras masih dari eksekutif, dari
Biro Hukum, dari bagian Hukum karena memang legislatif merasa dia itu belum
berkemampuan. Padahal sebetulnya mereka kalau mengembangkan organisasi
jaringan mereka bisa join dengan beberapa LSM untuk menyiapkan itu. Hanya
semangatnya tadi, apakah mau mengatur atau seperti tadi, perizinan itu kan
seharusnya melindungi izin yang lain. Di Bandung yang namanya Carrefour itu
sebetulnya yang dapat izin baru 1 (satu), yang baru akan didirikan di Sukajadi,
tetapi yang sudah ada sekarang sudah beroperasi. Pemkot tidak berdaya, karena
mengantongi izin dari Pusat langsung. Jadi ini juga ada persoalan di dalam pasarpasar
modern, mereka juga bisa dapat izin dari Pusat. Waktu saya tanya ke Dinas
Perdagangan maupun Dinas Pasar: “saya punya kewenangan hanya mengurus
yang tradisional-tradisional”, kalau yang lainnya karena dia badan hukumnya PT
bisa dapat mengantongi izin langsung dari Jakarta dan dia bisa beroperasi. Kalau
dihambat oleh Pemkot dianggap menghambat investasi.
2.
Caroline Paskarina
Menambahkan sedikit saja. Saya juga sependapat bahwa sebenarnya kita tidak
mencoba menyalahkan adanya pasar modern karena itu adalah suatu kenyataan
yang harus dihadapi. Dan banyak pihak yang diuntungkan dengan adanya pasar
modern itu. Ketika misalnya ada toko-toko modern yang masuk lingkungan
316