Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

Salah satu bentuk keberpihakan terhadap buruh migran dari pemerintah Provinsi
adalah alokasi dana APBD sebanyak 15 M sebagai dana talangan bagi buruh
yang akan bekerja di luar negeri. Melalui dana tersebut calon buruh migran dapat
mendapatkan pinjaman untuk membiayai keberangkatannya ke luar negeri dan
mengembalikan dengan cara mengangsur melalui PJTKI yang mengirimnya.
Namun demikian akses masyarakat terhadap keberadaan dana tersebut masih
sangat kurang. Hal ini dapat ditunjukkan dari penyerapan dana tersebut yang
masih rendah.
Sumber Daya Alam
Kedudukan Provinsi sebagai daerah otonom dan sekaligus sebagai Wilayah
Administratif diarahkan pada upaya memelihara hubungan yang serasi antara pusat
dan daerah. Namun, pada praktiknya bupati/walikota tidak mau tunduk atau tidak
mau datang memenuhi undangan gubernur untuk melakukan koordinasi program.
Bahkan ada bupati yang membuka “front perlawanan” secara terbuka. Seringkali
terjadi perseteruan antara kabupaten dengan provinsi dalam pengelolaan sumber
daya alam. Sebagai contoh perebutan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan Pemerintah Provinsi.
Kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan SDA sangat strategis karena
berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang sifatnya makro dan lintas kabupaten.
Lemahnya peran pemerintah provinsi berakibat sangat fatal terhadap keberlanjutan
SDA. Sebagai contohnya adalah keberadaan areal hutan dan kawasan lindung di
Provinsi Lampung yang di atas kertas jumlahnya masih mencapai satu juta hektare
lebih, dipastikan kini telah mengalami kerusakan cukup parah dan terancam
hancur, tanpa diimbangi tindakan cepat dalam mengatasinya.
Kesehatan
4.2.2 Kota Bandar Lampung
Kebijakan kesehatan belum berorientasi pada masyarakat miskin yang ditunjukkan
dari alokasi APBD untuk pembiayaan kesehatan masih rendah. Kemampuan
akses masyarakat miskin terhadap pelayanan puskesmas masih rendah yaitu
42.5 persen. Subsidi biaya pelayanan kesehatan cukup banyak tersedia, seperti
dana keluarga miskin dan dana kompensasi BBM, namun seringkali masyarakat
tidak tahu bagaimana mekanisme pengurusannya. Kota Bandar Lampung belum
mempunyai Standar Pelayanan Minimal (SPM), sehingga sulit sekali untuk
mengukur efektifitas kinerja penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
Walaupun sumber daya kesehatan di kota Bandar Lampung cukup, baik dalam arti
jumlah maupun sebarannya, namun angka gizi buruk dan rawan gizi masih tinggi.
Berkenaan dengan hal itu, pemerintah kota lebih meningkatkan peran pelayanan
di luar puskesmas (upaya preventif dan promotif).
30