Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

3.
Ajasi dari Yayasan Kita
Saya tertarik dengan yang diungkapkan Bapak Rhama Wijaya. Masalah variasi.
Ada yang sebagian bervariasi dari Perda, kemudian ada yang kelihatannya idemditto
karena copy-paste. Saya kira adanya ketidak bakuan atau variasi itu bukan
suatu problem. Seandainya itu memang berpijak dari kondisi spesifik lokal, karena
Perda ‘kan merupakan suatu penafsiran teknis dari undang-undang diatasnya atau
peraturan yang diatasnya, disesuaikan dengan kondisi daerah setempat. Hanya
kita melihat, juga menyayangkan, adanya proses yang sangat instan yaitu dengan
cara copy-paste, karena itu saya rasa memang kalau ditarik berdasarkan apa yang
menjadi keyakinan sebagian besar anggota DPRD mungkin mereka ingin simpel
saja mengambil dari daerah tetangga, padahal kondisinya berbeda, itu justru yang
merupakan masalah bagi masyarakat daerah tersebut. Untuk Tangerang, saya juga
pernah melakukan kajian, tapi di kabupaten dan mereka juga bingung?! Kenapa?
Tangerang sebenarnya kota, kenapa harus menerapkan Perda yang sebenarnya
budaya rural. Mungkin ini terkait dengan peta politik yang ada di DPRD-nya dan
itu suatu kondisi yang mungkin berbeda dengan kondisi yang ada di masyarakat,
tapi itulah real-politik yang ada. Dan masalah ini saya kira bukan hanya Perda-
Perda yang terkait dengan pelacuran, tapi juga Perda-Perda yang lain termasuk
seperti salah satunya Perda Pamungkas yang dinamakan Perda Tramtib.
Saya pernah melakukan kajian antara satu daerah, Tangerang dengan daerah
lain dapat dikatakan hampir sama termasuk masalah hukumannya dan apa-apa
yang dihukum. Dan ini kita juga melihat hukuman yang terlalu besar untuk
hal-hal yang kecil seperti merokok dengan denda sekian juta itu kan menjadikan
Perda mati, yang tidak efisien dan dapat dikatakan tidak jalan, tapi kenapa itu
diberlakukan. Juga saya mungkin ingin menanyakan ke Bapak Rhama Wijaya
yang mungkin lebih mengerti masalah hukum, apa yang menjadi tolak ukur dari
penentuan sangsi dalam penyusunan Perda, ada tidak prosedur kajian itu yang
menjadi pertimbangan rekan-rekan di daerah untuk menentukan untuk jenis ini
hukumannya segini. Padahal kalau yang kita pernah tahu, untuk membuang
sampah hanya 150-ribu tapi sekarang 5-juta, akhirnya timbul negosiasi dagang
sapi; akhirnya daripada anda bayar 5-juta, sudah 100-ribu saja buat kantong saya.
Kemudian ini, yang tidak saya lihat dari sekian banyak makalah adalah tentang
urgensi pembuatan Perda itu sendiri. Apakah harus semuanya diatur dengan perda?
Kenapa tidak pakai Surat Keputusan Bupati? Sampai-sampai untuk rehabilitasi
lahan pesisir yang merupakan hal yang seharusnya terkait dengan Renstra, itu
ada Perdanya juga, padahal Renstra itu sudah merupakan keputusan DPRD,
harusnya dimasukkan di Renstra atau mungkin dengan SK Bupati. Kenapa selalu
harus diatur dengan Perda? Yang kedua fungsi PPNS, belum ada yang mengkaji
masalah fungsi PPNS padahal itu terkait dengan implementasi dari Perda. Yang
terakhir kepada YIPD, apakah tidak mencoba untuk melakukan kajian terhadap
peraturan-peraturan yang ada di Pemerintah Pusat. Karena ini konsistensi yang
ada di pemerintah pusat itu akan menjadi suatu faktor yang membuat perda-perda
yang di daerah itu jadi tumpang tindih atau tidak beraturan.
313