Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

Dengan model semacam ini pada tahun ke-7, pembiayaan pelayanan kesehatan
dasar masyarakat diharapkan mengalami titik keseimbangan, dimana 50% dibiayai
pemerintah dan 50% swasta/masyarakat. Sedangkan tahun-tahun selanjutnya
subsidi pemerintah semakin menurun hingga titik nol pada tahun ke-12.
Tabel 7: Premi JPKM
P R E M I J P K M
2001 / 2002
2002 / 2003
2003 / 2004
2004 / 2005
2005 (5 Bl)
2006
STR
ATA
Premi
Subsi
di
Premi
Subsi
di
Premi
Subsi
di
Premi
Subsi
di
Premi
Subsi
di
Premi
Subsi
di
I
-
25.00
0
-
30.00
0
-
40.00
0
-
50.00
0
-
-
-
-
II
10.00
0
15.00
0
15.00
0
15.00
0
20.00
0
20.00
0
25.00
0
25.00
0
10.00
0
33.75
0
40.00
0
40.00
0
III
25.00
0
-
30.00
0
-
40.00
0
-
50.00
0
-
20.00
0
-
80.00
0
-
Sumber : Dinkes Kab. Purbalingga
Oleh karenanya, pelaksanaan JPKM dibagi dalam beberapa fase. Fase I adalah
Tahap Sosialisasi dan Inisiasi tahun 2001-2005, Fase II Tahap Penguatan Instalasi
tahun 2006-2009; dan Fase III Tahap Pemantapan tahun 2010-2012. Perkembangan
kepesertaan JPKM sejak dicanangkan telah mengalami peningkatan yang
signifikan. Pada tahun 2001 peserta 67.707 KK. Tahun 2002 menjadi 73.494 KK
atau naik sebesar 10,8%. Tahun 2003 menjadi 100.184 KK atau naik sebesar
13,6%. Tahun 2004 peserta meningkat menjadi 123.303 KK atau 65% dari total
penduduk Purbalingga sejumlah 191.277 KK. Pada tahun 2005, pelaksanaan
JPKM terintegrasi dengan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi
Masyarakat Miskin (JPKMM) yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat yang
secara keseluruhan mampu melayani sejumlah 102.002 KK atau setara dengan
408.008 jiwa.
4.3.4 Kepeloporan Kemajuan Daerah
Dari sisi pengembangan pelayanan kesehatan, apa yang dilakukan Pemerintah
Kabupaten Purbalingga, dengan program JPKM tersebut, sebagai salah satu contoh
bagaimana sebuah daerah dapat merupakan pelopor bagi kemajuan dan usaha
menuju kesejahteraan rakyat. Argumentasi kepeloporan bagi Purbalingga dengan
program JPKM dimaksud, paling tidak dapat dikemukakannya 2 (dua) hal penting
berikut ini. Pertama, kepeloporan karena paling awal serta yang secara kronologis
mendahului implementasi gagasan serupa yang berasal dari Pemerintah (Pusat)
sekalipun. Mungkin ini semata-mata kronologis waktu, tapi karena
206