Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

partisipasi adalah sebuah proses sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas
individu-individu sehingga menghasilkan sebuah perubahan yang positif bagi
kehidupan mereka (dalam Cooke dan Kothari, 2002:37).
Perbedaan cara pandang atas partisipasi dalam konteks pembangunan seperti di
atas, akan memberikan implikasi yang berbeda dalam melakukan analisis terhadap,
pertama, hubungan kekuasaan dalam sebuah proses yang partisipatif. Kedua, cara
bagaimana komunitas target mendapatkan manfaat dari proses pembangunan.
Dalam perspektif instrumental, hubungan antara masyarakat sebagai sasaran
program dan pengambil kebijakan atau lembaga pemberi bantuan relatif tidak
terjadi, dengan kata lain tidak ada interaksi antar kedua pihak. Sehingga desain
program/atau kebijakan pembangunan yang dibuat lebih banyak atau bahkan
sepenuhnya berada di tangan para elit lokal (community leader). Sementara
masyarakat penerima manfaat hanyalah terlibat seputar implementasi program/
kebijakan, atau hanya menjadi tukang yang mengerjakannya (Parfitt, 2004:539).
Sebaliknya, pendekatan transformatif memandang bahwa hubungan kekuasaan
dalam sebuah proses yang partisipatif harus mengarah pada upaya-upaya
perubahan dan pemberdayaan dari masyarakat target itu sendiri. Sehingga harus
ada kesamaan hubungan kekuasaan dalam perencanaan maupun pelaksanaan
program/kebijakan pembangunan. Masyarakat target harus memiliki kesempatan
untuk berpartisipasi secara langsung, sehingga mereka tahu apa yang diputuskan
dan manfaat yang akan diambil pada saat program diimplementasikan dan selesai
dijalankan (Parfitt, 2004:539). Oleh karena itu, pengertian partsipasi instrumental
dan transformatif dalam makalah ini, mengacu pada referensi yang telah
dipaparkan di atas.
Konsep ketiga dalam kerangka analisis makalah ini adalah elite capture yang
dimaknai sebagai sebuah situasi dimana pejabat lokal, tokoh masyarakat, LSM,
birokrasi dan aktor-aktor lain yang terlibat langsung dengan program-program
melakukan praktik-praktik yang jauh dari prinsip partisipasi. Lebih jauh dari itu,
terjadi pengambilan keputusan dan implementasi program sepihak dengan tujuan
untuk mendapatkan manfaat individual yang tidak sejalan dengan tujuan program
yang partisipatif. Dalam proses yang partisipatif, elite capture merupakan implikasi
negatif dari hubungan kekuasaan dan upaya mendapatkan manfat dari proses
tersebut, yang tentunya lebih pada kerugian bagi masyarakat penerima manfaat.
Platteau memberikan kategori kongkrit tentang praktik elite capture berdasarkan
studi kasusnya di Afrika Barat, yang dikategorikan ke dalam beberapa kondisi
dan konteks hubungan antara lembaga pelaksana program dan lembaga pemberi
bantuan (donor). Pertama, elite capture terjadi pada suatu konteks di mana
kemampuan untuk berinteraksi dengan pihak donor didominasi atau terkonsentrasi
pada sekelompok kecil elit saja. Sementara daya tawar masyarakat biasa atau calon
penerima manfaat sangat lemah, sehingga mereka tidak mampu berbuat banyak
pada saat distribusi dari manfaat program dilakukan (2004:227).
154