Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

Adanya fakta di atas, menunjukkan bahwa pemerintah Bantul, khususnya dinas
kesehatan tidak cukup tergugah pikirannnya untuk menyusun alokasi anggaran
yang sesuai dengan kebutuhan perempuan dan anak. Bahkan dalam tiga tahun
ini, alokasi anggaran kesehatan untuk perempuan dan anak terus menurun seperti
terlihat dalam tabel di bawah ini:
Tabel 3 : Anggaran Kesehatan untuk Perempuan dan Anak
A n g g a r a n k e s e h a ta n u n tu k p e r e m p u a n d a n a n a k
d a la m A P BD b a n tu l 2 0 0 4 - 2 0 0 6
800.000.000,00
600.000.000,00
400.000.000,00
200.000.000,00
-
706.700.000,00
581.630.000,00
165.520.000,00
2004 2005 2006
Sebaliknya, untuk kegiatan-kegiatan yang tidak menyentuh kepentingan hak
dasar kesehatan masyarakat, Pemkab Bantul mengalokasikan anggaran yang
sangat besar. Tahun 2004 dan 2005, Pemkab Bantul memiliki proyek mercusuar
pembangunan GOR (gedung olahraga) yang menelan biaya Rp.11 milyar lebih.
Sementara itu, untuk kegiatan PERSIBA (Persatuan Sepakbola Bantul), menelan
biaya Rp.4,5 milyar tahun 2005, serta Rp.6,5 milyar pada tahun 2006. Dampak
dari minimnya alokasi kesehatan untuk perempuan dan anak serta pengelolaan
dana yang tidak matching dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah;
pertama penurunan derajat kesehatan masyarakat, terutama anak-anak dalam
jangka panjang; kedua, ancaman matinya pos-pos layanan kesehatan dasar
masyarakat seperti Puskesmas Pembantu dan Posyandu; ketiga, dengan adanya
bisnis kesehatan pada masa sekarang menyebabkan masyarakat miskin, terutama
perempuan miskin tidak mendapatkan layanan kesehatan dengan baik, karena
perempuan selama ini selalu menduduki posisi second line dalam rumah tangga.
Banyak agenda pemerintah Bantul yang harus segera dikerjakan dan diselesaikan
berkaitan dengan layanan kesehatan pada perempuan dan anak. Namum, semua tak
luput dari dilema dan keterbatasan yang juga menjadi persoalan bagi pemerintah
Bantul. Pertama, ketersediaan dana yang minim dan adanya praktek politik untuk
memperebutkan anggaran, membuat kue (dana) untuk kesehatan lebih sedikit dari
kebutuhan. Kedua, adanya paradigma berfikir lama dalam menyusunan anggaran
kinerja, dimana anggaran yang berbasis kinerja masih disusun dengan pola lama
yang menempatkan alokasi anggaran untuk aparatur dalam porsi yang besar.
Ketiga, anggaran kesehatan masih disusun dengan paradigma upaya kuratif, belum
pada aspek promotif dan preventif. Keempat, ketidaksesuaian antara kebutuhan
layanan kesehatan perempuan dan anak dengan alokasi anggaran menunjukkan
bahwa pemerintah belum mampu melihat apa yang menjadi kebutuhan riil
257