Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

transparansi dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah. Oleh karena itu
Pemerintah Daerah bekerja sama dengan DPRD Kota Gorontalo dalam menyikapi
kondisi eksternal yang berkembang di masyarakat berupaya melahirkan Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan
Kota Gorontalo. Dalam Perda Transparansi ini, peran serta warga masyarakat Kota
Gorontalo tampak menjadi prioritas utama yang dikedepankan dalam mengawal
Proses Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
Dengan terbentuknya Komisi Transparansi di Kota Gorontalo sesuai amanat Perda
No. 3 Tahun 2002, maka hal tersebut merupakan bukti konkrit dari sebuah keinginan
kuat Penyelenggara Pemeritahan di Daerah Kota Gorontalo dalam mendorong
tumbuhnya partisipasi aktif masyarakat. Meskipun Komisi Transparansi ini
ditetapkan oleh Walikota Gorontala atas usulan masyarakat melalui DPRD Kota
Gorontalo, dalam kiprahnya Komisi tersebut menjalankan tugas dan fungsinya
tetap berpijak pada prinsip independensi, terbuka dan berkeadilan.
Oleh karena itu eksistensi tugas dari Komisi Transparansi ini terhindar dari
adanya unsur intervensi dan tekanan dari pihak manapun. Guna memperkuat tata
pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance), serta untuk mengawasi
jalannya pelaksanaan pembangunan di daerah, maka Pemerintah Daerah bersamasama
dengan DPRD Kota Gorontalo menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2002 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Gorontalo.
Dalam peraturan daerah ini selain diatur mengenai pengawasan fungsional dan
legislatif, dinyatakan pula dengan tegas bahwa masyarakat Kota Gorontalo diberi
porsi secara khusus mengawasi proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Masyarakat dalam melakukan pengawasan dapat secara perorangan maupun
melalui sebuah organisasi memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk memberi
dan menerima informasi mengenai hasil penyelenggaraan pemerintahan serta
kebijakan-kebijakan publik yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat
itu. Ini berarti warga masyarakat Kota Gorontalo memiliki peran strategis dan
ditempatkan pada posisi yang sesuai hak dan kewajibannya dalam pengawasan
pembangunan di daerah. Berdasarkan kondisi realitas sebagaimana yang diuraikan
diatas, maka penerapan Perda No. 2, 3, 4 Tahun 2002 berimplikasi pada:
1. Tumbuhnya sinergitas antara Pemerintah Daerah dengan warga masyarakat
dalam mewujudkan kondisi pemerintahan Kota Gorontalo secara lebih baik
dengan mengedepankan kepentingan masyarakat
2. Penyelenggara pemerintahan secara terus menerus dapat melakukan koreksi
dan instrospeksi terhadap setiap permusan rencana dan kebijakan dalam
proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat yang dapat dilihat dari adanya kontribusi
pemikiran, saran dan pendapat dalam proses pembangunan daerah mulai dari
perumusan rencana, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
4. Adanya komitmen yang kuat bagi penyelenggara pemerintahan dan warga
masyarakat dalam mewujudkan Good Governance
120