Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

Beri dukungan kepada para reformis, untuk menjamin kesinambungan dana
reformasi penyediaan pelayanan. Berikan dukungan kepada mereka dalam
menjajaki opsi-opsi swadana (dan potensi dampak negatif yang mungkin terjadi),
meningkatkan kemampuan perencanaan finansial, meningkatkan pendapatan
daerah, dan merencanakan rasionalisasi pemda untuk menekan pengeluaran.
Sediakan sumber dana yang tidak mengikat untuk jangka waktu beberapa tahun
bagi Pemda dan LSM lokal, sebaiknya sumber dana lebih menekankan hasil
dan bukan project-specific atau yang terikat waktu. Hal ini penting karena pada
hakekatnya, reformasi pemerintahan biasanya tidak menghasilkan hasil seketika,
bahkan lebih buruk lagi, reformasi pemerintahan dalam jangka waktu pendek
cenderung memojokkan elit politik dengan tuntutan akan perubahan sikap dan
akuntabilitas terhadap publik. Pendanaan reformasi pemerintahan seharusnya
bercermin pada kenyataan bahwa dibutuhkan waktu untuk hasil yang baik.
Perlu diajurkan reformasi biaya rendah: secara relatif reformasi yang tidak mahal
(seperti CLCC atau Blitar) akan berpotensi menggalan dukungan politik yang lebih
besar serta dapat menarik minat daerah lain untuk mereplikasi.
Pertimbangkan alternatif yang mempunyai biaya rendah: Untuk Tanah Datar,
tenaga pendidik bisa saja dikirim ke pusat pelatihan dan pendidikan yang baik
di Indonesia untuk menekan biaya. Untuk CLCC, bisa dipertimbangkan untuk
menggunakan bahan baku alternatif yang lebih murah, dan tersedia secara luas.
Pertimbangkan kegiatan proyek yang dapat menjangkau pengguna layanan dengan
biaya tambahan rendah atau yang tanpa biaya (“efek ombak”). “Efek ombak” Tanah
Datar, sebagai contoh, dapat diperkuat dengan jaminan bahwa pelajaran yang
diperoleh pada kunjungan belajar ke luar negeri dapat diteruskan kepada mereka
yang tidak ikut pergi.
Jangan terlalu hemat dengan kebutuhan dasar: investasi bagi administrasi dan
manajemen dapat memberikan manfaat yang besar. Badan Pengelola Proyek di
Jembrana sangat kewalahan, penambahan jumlah pegawai akan dapat membantu
mempersingkat keterlambatan pembayaran kepada penyedia jasa, hal ini penting
karena keterlambatan tersebut dapat berdampak buruk kepada kinerja penyedia
jasa.
Memastikan bahwa komponen pemantauan (monitoring) yang efektif, sudah
tercakup pada semua proyek penyediaan pelayanan publik.
Satu hal yang tidak membaik sejak diberlakukannya desentralisasi adalah sistem
pengumpulan data. Sistem sebelumnya, yang dikelola pada tingkat provinsi telah
dihilangkan, dan belum digantikan oleh sistem pada tingkat kabupaten. Perlu
dicatat bahwa tidak ada satu pun kasus yang memiliki sistem pengumpulan
67