Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

Usaha untuk mempengaruhi kebijakan publik daerah agar lebih berpihak pada
masyarakat telah diusahakan oleh banyak pihak. Salah satu diantara usaha-usaha
tersebut adalah melalui advokasi untuk mereformasi regulasi daerah. Dengan adanya
advokasi di tingkatan regulasi daerah diharapkan adanya pelembagaan kebijakan
publik yang lebih pro-rakyat. Namun usaha untuk mereformasi regulasi di daerah
pun masih menghadapi banyak kendala. Seperti misalnya konflik kepentingan,
lemahnya kapasitas berjejaring, pengetahuan hukum, keterbatasan pengetahuan
akan substansi yang diadvokasikan, dll. Kendala terbesar yang dihadapi sampai
saat ini adalah belum jelasnya ruang/prosedur yang memungkinkan adanya
partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan daerah.
Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan daerah saat ini masih
harus mengandalkan “kesadaran dan kebaikan hati” para birokrat pemerintahan
dan anggota DPRD. Advokasi kebijakan publik yang lebih pro-rakyat melalui
penyusunan peraturan daerah saat ini baru dapat dilakukan secara tidak langsung.
Partisipasi masyarakat baru dapat dilakukan sebatas mengajukan usulan
penyusunan peraturan daerah (tentu saja untuk substansi tertentu) pada aparat
pemerintahan atau anggota DPRD. Setelah itu sulit bagi masyarakat untuk melihat
apakah usulannya diterima atau tidak. Kalau pun usulan penyusunan peraturan
daerah tersebut diterima dan ditindaklanjuti oleh aparat pemerintah atau anggota
DPRD, dari proses penyusunan sampai legislasi dan pengesahan peraturan daerah,
masyarakat tetap tidak dapat mengontrol substansi yang diusung dalam peraturan
daerah tersebut. Ketiadaan ruang yang jelas bagi partisipasi masyarakat dalam
proses penyusunan peraturan daerah tentu saja akan memperbesar resiko adanya
penyimpangan dalam substansi yang diusulkan.
Tulisan ini dibuat untuk menunjukan bahwa ketiadaan ruang yang jelas bagi
partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan daerah akan
memperbesar resiko adanya penyimpangan substansi yang diusulkan. Kami
berasumsi bahwa:
1. Proses penyusunan kebijakan publik apapun, termasuk diantaranya peraturan
daerah, akan selalu menghadapi pro dan kontra dari berbagai pihak.
2. Baik pihak pro maupun kontra, akan selalu berusaha mempengaruhi proses
kebijakan publik untuk memasukkan agenda dan kepentingan mereka. Mereka
akan memanfaatkan berbagai celah yang mungkin dipergunakan, termasuk
diantaranya adalah prosedur formal.
3. Ketika ada celah yang tidak dapat dimanfaatkan salah satu pihak, maka pihak
yang lain akan mengeksploitasi celah tersebut semaksimal mungkin.
Disini kita mempunyai kekhawatiran bahwa bila ada penyimpangan, maka sekecil
apapun penyimpangan tersebut, sangat mungkin merubah struktur/ kerangka logis
atau pun substansinya. Konsekuensi yang mungkin terjadi adalah penyimpangan
tersebut berpotensi menjadikan peraturan daerah yang disahkan menjadi sulit atau
tidak operasional. Kemungkinan paling buruk adalah peraturan daerah tersebut
cacat substansi.
124