Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

Problem lain dari perumusan pasal tentang klasifikasi air dalam Perda ini adalah
tidak ada pembeda yang jelas antara air kelas dua dengan air kelas tiga baik dalam
batang tubuh Perda maupun dalam penjelasannya. Dari sini dapat timbul kesan
pembuatan Perda tidak cukup serius.
3.
Pemantauan kualitas air yang seharusnya dilakukan 6 bulan sekali sebagaimana
bunyi Pasal 11 (2) tidak pernah dilakukan di daerah sulit air.
Pasal 11 mengatur bahwa :
1. Pemantauan kualitas air pada sumber air yang berada di wilayah Kabupaten
Cilacap dilaksanakan oleh instansi yang bertanggungjawab
2. Pemantauan kualitas air sebaaimana dimaksud dalam Pasal (1) dilakukan
sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
3. Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini disampaikan
secara tertulis kepada Bupati.
Melalui pengamatan dan wawancara dengan beberapa warga di desa-desa yang
sulit mendapatkan air bersih, sepengetahuan mereka tidak pernah dilakukan
pemantauan kualitas air sebagaimana diatur dalam Pasal 11 tersebut. Bahkan
informasi tentang status mutu air dan kriteria mutu air yang oleh Perda ini diatur
menjadi hak setiap orang (Pasal 22) juga tidak pernah didapatkan. Seorang ibu di
desa Bringkeng mengatakan tidak tahu apa itu kelas air dan perbedaan peruntukan
tiap kelas. Sehari-harinya ibu tersebut, mengambil air dari sumur yang kondisinya
tercemar oleh binatang peliharaan dan kotoran manusia karena letaknya berjarak
tidak lebih dari 2 meter dari tempat membuang kotoran manusia dan kandang
kambing serta biasa dipakai untuk berenang itik-itik peliharaannya.
Keadaan memprihatinkan ini juga terjadi di beberapa desa lain di Kecamatan
Kawunganten, seperti Bojong dan Rawajaya. Ribuan hektar sawah sejak 20 tahun
terakhir tidak bisa difungsikan akibat kesalahan struktur saluran irigasi yang
menyebabkan genangan dan banjir air sepanjang tahun di sawah-sawah mereka.
Keadaan ini berakibat pada semakin buruknya kualitas air di pedesaan sekitar
sawah mati itu berada. Warga yang sudah lelah berusaha meminta perbaikan
pada pemerintah pada akhirnya menganggap bahwa kesulitan mendapat air
bersih merupakan takdir yang harus mereka alami dan tidak bisa dirubah. Bagi
kaum yang cukup berada, masalah ini bisa dipecahkan dengan membuat sanitasi
sehat yang dilengkapi sistem penyaringan air. Akan tetapi bagi kalangan miskin,
tidak ada yang bisa dilakukan kecuali memakai air tersebut. Jangankan untuk
membangun sanitasi yang sehat secara mandiri, untuk memenuhi kebutuhan
primer saja seringkali harus berhutang pada tengkulak gula merah 19
.
Pasal 11 ini hanya efektif berlaku bagi kalangan industri. Bahwa pemantauan
terhadap kulaitas air memang dilakukan setiap 6 bulan sekali, bahkan ada yang
setiap 3 bulan sekali. Perusahaan (pemrakarsa kegiatan) harus melaporkan
19 Wawancara dengan ibu-ibu di desa Bringkeng, Bojong dan Rawajaya pada Mei 2006. Membuat gula
merah
268