Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

4. Partisipasi Instrumental, Transformatif dan Elite Capture:
Analisis Structures and Meanings atas Argumen Kebijakan
Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah
(Kasus Perda Partisipasi Kabupaten Lebak)
Abstrak
Implementasi desentralisasi telah membawa arah baru hubungan antara
pemerintah dan masyarakat di tingkat lokal. Masyarakat yang sebelumnya
hanya merupakan stempel legitimasi bagi sebuah proses kebijakan, berubah
menjadi komponen “vital” yang dijamin pengaruhnya agar terakomodasi dalam
kebijakan dan arah pembangunan daerah. “Partisipasi”, kata yang kemudian
menjadi mainstream baru dalam merepresentasikan perubahan dalam prosesproses
pembangunan di daerah. Untuk itu, beberapa daerah dengan bersemangat
melembagakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ke dalam perda,
seperti yang dilakukan di Kabupaten Lebak dan beberapa daerah lainnya. Dengan
kata lain, melalui lahirnya perda partisipasi, pemerintah daerah memberikan
garansi bagi keterlibatan masyarakat secara langsung ataupun tidak dalam proses
pembuatan perda, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah.
Studi ini menggunakan metode analisis argumen kebijakan dengan menerapkan
“Scriven-Toulmin-Gasper Approach” (Gasper, 2000). Analisis structures and
meanings atas argumen-argumen dalam perda-perda partisipasi masyarakat
dalam pembangunan difokuskan dalam tiga hal, pertama, substansi partisipasi,
yang di dalamnya juga termasuk tujuan partisipasi masyarakat dalam proses
pembangunan. Kedua, metode partisipasi yang dikembangkan. Terakhir, implikasi
atas kerangka partisipasi yang digunakan.
Hasil kajian terhadap isi perda cukup positif bahwa, secara normatif partisipasi
yang digagas di Kabupaten Lebak cukup maju, hingga dikatakan mampu
menjawab keraguan akan partisipasi sebatas instrumen saja. Artinya, partisipasi
bukan dipersepsi sebagai means untuk melibatkan masyarakat, melainkan sebuah
proses transformasi atau perubahan dalam masyarakat sebagai hasil akhir yang
menjadi tujuan partisipasi. Selain itu, metode-metode partisipasi masyarakat
yang digunakan dalam pembuatan kebijakan pembangunan di Kabupaten Lebak,
memiliki prospek untuk mampu menangkal kepentingan elit lokal. Selain itu,
perda ini sementara bisa menjadi model atas hubungan kekuasaan (power relation)
antar masyarakat, juga hubungan masyarakat-pemerintah daerah, yang sudah
cukup seimbang. Terakhir, perda ini layak untuk direkomendasikan sebagai smart
practices bagi perda-perda sejenis, karena substansinya yang sudah mengarah
pada partisipasi yang transformatif dan cukup mampu menghindari bahaya elite
capture.
149