Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

3.
Desentralisasi dan Kepemimpinan merupakan Faktor
Kunci Kesuksesan Sejumlah Sistem Penyediaan
Pelayanan yang Inovatif
Sebagian besar reformasi-reformasi yang termasuk kedalam studi kasus tidak
akan mungkin terlaksana tanpa adanya desentralisasi dari tingkat pusat yang
mengalihkan sejumlah kewenangan pemerintah pusat ke tingkat daerah.
Krisis ekonomi dan sosial yang terjadi pada tahun 1997 dan 1998, termasuk
lengsernya Presiden Soeharto, menyebabkan keluarnya UU. No. 22/1999 tentang
Desentralisasi dan Otonomi Daerah. UU tersebut meletakkan dasar-dasar
bagi program desentralisasi administratif, keuangan dan politik. Pada tahun
2001, serangkaian kebijakan dan perundangan nasional diberlakukan sehingga
desentralisasi menjadi suatu realitas.
Kendati banyak keberhasilan yang telah dicapai, tidak konsistennya dukungan
Pemerintah Pusat terhadap desentralisasi telah merusak reformasi-reformasi yang
digagas pemerintah daerah dan dirintis lembaga donor.
“Resentralisasi” jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin pada tahun 2004
telah menggagalkan upaya reformasi pemerintah Jembrana untuk menjamin
warganya secara langsung. Sementara itu, keputusan mendadak pemerintah pusat
untuk meresentralisasi perekrutan pegawai negeri daerah telah mengakibatkan
sentimen apatis terhadap reformasi dinas sipil di Boalemo. Kemudian, sebagai
contoh terakhir, meskipun program kupon bidan dari bank Dunia di Pemalang
(yang meningkatkan akuntabilitas bidan dan memperluas akses pelayanan bagi
masyarakat miskin) telah membuahkan dampak yang positif, program tersebut
dibatalkan dan digantikan oleh program penyediaan bidan yang dibiayai oleh
pemerintah pusat.
Kewenangan baru pemerintah daerah di bidang keuangan dan administrasi telah
memberikan kekuatan bagi sejumlah pemimpin daerah untuk mendanai reformasi
yang dirintis sendiri tanpa bantuan donor dari luar. Hal ini turut membantu
terciptanya kesinambungan dana sejak awal proyek.
Paska desentralisasi, daerah menjadi penerima dana dari Pemerintah Pusat yang
jumlahnya cukup signifikan (sekitar 80-90% anggaran daerah) dan pemimpin daerah
dapat mengalokasikan dana tersebut secara bebas sesuai kebutuhan daerah. Bupati
Tanah Datar menggunakan kesempatan ini untuk merasionalisasi jumlah institusi
kabupaten dari 22 menjadi 8, sehingga menghemat Rp. 10 milyar dana APBD
yang kemudian dialihkan ke sektor pendidikan melalui kebijakan pembatasan
jumlah siswa per kelas dan penguatan insentif bagi praktisi pendidikan. Untuk
membiayai program jaminan kesehatannya, Bupati Jembrana menggunakan dana
ASKES dari pemerintah pusat dan tabungan kabupaten sebanyak Rp. 2-3 milyar
yang berasal dari efisiensi puskesmas, restrukturisasi pemerintah kabupaten dan
mengurangi jumlah pegawai dinas kesehatan kabupaten. Di Blitar, pemimpin
daerah memperoleh pendapatan lebih sebesar 20% dari anggaran sepanjang 2002-
2004 melalui reformasi birokrasi, yang kemudian digunakan untuk mendanai
49