Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

1.
Pendahuluan
Pada bulan Januari tahun 2001, Indonesia mulai menerapkan desentralisasi yang
mengalihkan sebagian besar kewenangan pelayanan publik dari tingkat pusat ke
pemerintah daerah. Titik pusat inovasi pun beralih ke tingkat daerah, dimana
pemerintahnya memiliki lebih banyak kewenangan untuk membuat perubahan
(baik yang positif, maupun negatif). Bagi sebuah negara dengan populasi 220 juta
jiwa, yang terdiri dari 440 kabupaten dan kota, peralihan wewenang ini merupakan
potensi besar untuk melakukan inovasi di bidang penyediaan pelayanan publik.
Proyek “Mengefektifkan Pelayanan bagi Masyarakat Miskin,” atau “Making
Services Work for the Poor” (MSWP) dari Bank Dunia, diadakan untuk memberikan
dukungan analitis bagi upaya Pemerintah Indonesia dalam memperbaiki akses dan
mutu pelayanan dasar untuk masyarakat miskin paska penerapan desentralisasi.
Tujuan dari proyek ini selain untuk memberikan gambaran mengenai keadaan
pelayanan dasar bagi masyarakat miskin di Indonesia, juga mengidentifikasi dan
menganalisis faktor-faktor kunci yang berdampak terhadap hasil terkini dari
reformasi bidang pelayanan publik ditingkat daerah, dan memberikan usulan
kerangka analisis juga langkah-langkah praktis untuk meningkatkan penyediaan
pelayanan pro-poor.
Analisis MSWP serupa dengan pendekatan “Pendorong Perubahan” atau “Drivers
of Change “ (yang digunakan DFID pada beberapa tahun terakhir) yang bertujuan
mengungkapkan faktor-faktor pendorong perubahan sosio-politis yang sistematis.
Analisis “Pendorong Perubahan” terfokus pada pelaku, institusi dan struktur.
Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi peluang, kendala dan insentif
dasar yang berdampak pada perubahan pro-poor. Walaupun memiliki potensi
manfaat yang besar, pendekatan ini masih belum disosialisasikan maupun
digunakan secara luas.
Hingga saat ini, tulisan-tulisan tentang desentralisasi di Indonesia, yang sebenarnya
jumlahnya cukup banyak, ternyata belum memuat analisis mengenai bagaimana
daerah menggunakan “ruang” baru yang dimungkinkan oleh desentralisasi, untuk
merencanakan dan membuat perubahan dalam penyediaan pelayanan.
Kesembilan kasus MSWP yang ada dalam laporan ini, dilaksanakan untuk mengisi
beberapa lubang tersebut di atas. Kasus-kasus ini menggambarkan langkah-langkah
konkrit untuk memperbaiki penyediaan pelayanan di tingkat daerah yang telah
dilakukan pada masa awal desentralisasi. Laporan ini juga memberikan penilaian
mengenai dampak awal, faktor-faktor yang memacu atau membatasi dampak,
serta peluang-peluang replikasinya dimasa yang akan datang. Diharapkan agar
sintesis yang bertujuan menarik “benang merah” dari sembilan kasus MSWP ini,
akan dapat bermanfaat bagi lembaga donor, Pemerintah Indonesia, maupun
Dahl-Ostergaard, Tom et al., Lessons Learned on the Use of Power and Drivers of Change Analyses
in Development Cooperation, DFID: Sussex (September 2005).
44