Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org
Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org
Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Secara empiris, perubahan arah partisipasi masyarakat di Indonesia telah diteliti dan<br />
dikaji melalui Indonesia Rapid Decentralization Appraisal (IRDA) yang dilakukan<br />
oleh The Asia Foundation (TAF) dan mitra-mitra lokalnya. Studi ini menjadikan<br />
partisipasi sebagai salah satu kajian dalam implementasi desentralisasi, terutama<br />
mengenai dampak desentralisasi terhadap perubahan arah partisipasi. Secara<br />
ringkas temuan-temuan studi ini dimuat dalam tabel berikut:<br />
Tabel 1. Partisipasi setelah Desentralisasi <br />
IRDA Temuan utama Pendekatan thd Citizenship Lokus/level Partisipasi<br />
1 Adanya peningkatan<br />
kesadaran dan<br />
apresiasi thd partisipasi<br />
masyarakat dalam<br />
pemerintahan daerah<br />
2 Partisipasi masyarakat<br />
semakin memperlihatkan<br />
peningkatan, meski<br />
membutuhkan perbaikan<br />
dari segi transparansi dan<br />
akuntabilitas<br />
3 Desentralisasi<br />
belum membawa<br />
perubahan terhadap<br />
proses perencanaan<br />
pembangunan di daerah<br />
Sumber: IRDA 1 (Mei, 2002), IRDA 2 (Nop., 2002), IRDA 3 (Juli, 2003)<br />
Partisipasi mulai disadari sebagai sesuatu yg<br />
penting bagi Pemda, terutama yg tumbuh dari<br />
inisiatif masyarakat<br />
Partisipasi sebagai sebuah keterlibatan<br />
masyarakat dalam perencanaan,<br />
pelaksanaan dan pemantauan program<br />
pembangunan, dan taraf keterlibatan<br />
beragam untuk setiap daerah. Mulai muncul<br />
akan kebutuhan jaminan <strong>Perda</strong> untuk<br />
melembagakan partisipasi<br />
Partisipasi masih dipahami dalam<br />
pendekatan top-down, namun pada saat yg<br />
sama memahami beberapa Pemda memahami<br />
partisipasi dengan adanya keterlibatan CSO<br />
Pemerintahan, melalui<br />
lahirnya forum warga dan<br />
keterlibatan media lokal,<br />
dengar pendapat<br />
Pemerintahan, khususnya<br />
untuk perencanaan,<br />
pelaksanaan dan<br />
pemantauan kebijakan<br />
pembangunan<br />
Pemerintahan,<br />
dalam perencanaan<br />
pembangunan di daerah<br />
Meskipun tema partisipasi yang diusung tidak seluruhnya berkaitan dengan<br />
praktik dan perencanaan pembangunan, namun pada umumnya tema-tema<br />
partisipasi di tingkat lokal sangat berkaitan erat dengan isu ini, seperti<br />
partisipasi dalam perencanaan pembangunan, pengaggaran. Secara umum<br />
studi ini mengungkap temuan menarik tentang evolusi partisipasi masyarakat<br />
setelah desentralisasi secara masif dijalankan di Indonesia. Pertama, tiga tahun<br />
implementasi desentralisasi masih jauh dari cukup bagi daerah untuk membuka<br />
ruang partisipasi bagi masyarakat. Perubahan-perubahan yang terjadi masih<br />
bersifat incremental atau sangat berorientasi pada kebijakan masa lalu dan terlalu<br />
lamban untuk sebuah kebijakan radikal seperti Undang-Undang No. 22 Tahun<br />
1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua, desentralisasi ternyata belum mampu<br />
mengubah lokus partisipasi yang masih didominasi pemerintah. Belum terjadi<br />
pergeseran posisi pemerintah sebagai determinan utama dalam menentukan maju<br />
atau tidaknya partisipasi di tingkat<br />
Dua poin di kolom dua dan tiga tabel ini, diadaptasi dari Hickey dan Mohan ( 2004) yang berbicara<br />
tentang partisipasi dalam teori dan praktik pembangunan. Dalam karya mereka konsep citizenship<br />
dipahami sebagai sebuah tujuan normatif partisipasi yang secara fleksibel berubah mengikuti arah<br />
perkembangan tertentu. Sementara Lokus/level partisipasi merupakan tingkatan di mana partisipasi<br />
secara substansial dijalankan dan bermakna bagi perubahan partisipasi itu sendiri.<br />
151
Change language