Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

jaminan dan kepastian atas hak-haknya dalam proses pertencanaan, maka tujuan
yang dicapai dalam penerapan Perda ini, yaitu:
1. Terwujudnya akuntabilitas publik yang menjamin hak masyarakat untuk
mengetahui rencana dan proses pengambilan keputusan publik.
2. Tumbuhnya partisipasi masyarakat untuk mengefektifkan fungsi-fungsi
perencanaan yang ada pada masyarakat ke dalam proses perencanaan
pembangunan Kota Gorontalo.
3. Terwujudnya peningkatan kualitas aspirasi masyarakat dalam memberikan
input bagi pengambilan kebijakan publik.
4. Adanya kepastian dan jaminan bahwa setiap orang (masyarakat) mengetahui
alasan dan pertimbangan bahwa suatu agenda pembangunan menjadi prioritas
bersama.
Meskipun pada kondisi awalnya upaya mencapai tujuan tersebut di atas belum
berjalan secara optimal, namun dalam perkembangan selanjutnya warga
masyarakat di Kota Gorontalo telah menyadari bahwa melalui forum Musrenbang
mereka telah dilibatkan secara langsung dalam proses penyusunan rencana di
tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota. Keputusan-keputusan yang diambil
dalam rangka penentuan prioritas kegiatan di tingkat Kelurahan melibatkan
segenap potensi masyarakat sehingga keputusan itu telah menggambarkan adanya
keputusan partisipatif. Dengan demikian disinilah substansi dari Perda Nomor 2
Tahun 2002 yaitu untuk memberikan dan menjamin hak setiap orang baik secara
individu maupun kelompok untuk terlibat dan melibatkan diri dalam proses
perencanaan baik ditingkat Kelurahan, Kecamatan dan Tingkat Kota Gorontalo.
4.1.2 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 pada hakekatnya mengatur tentang
Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Gorontalo. Salah satu
pertimbangan diwujudkannya Perda tersebut adalah dalam rangka memenuhi
berbagai tuntutan masyarakat atas Penyelenggaraan Pemerintahan diberbagai
bidang pembangunan di wilayah Kota Gorontalo.
Lahirnya Perda Nomor 3 Tahun 2002 ini merupakan wujud sikap dari Pemerintah
Kota Gorontalo bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kota Gorontalo, untuk mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat yang dalam
kehidupannya diliputi oleh semangat keterbukaan dan kebebasan mengemukakan
pendapat. Karakteristik masyarakat yang ditempah dan telah melalui proses arus
reformasi yang bergulir sejak tahun 1998, mendorong Pemerintah Kota Gorontalo
untuk menyikapi secara sungguh-sungguh dinamika perubahan yang terjadi
di tengah-tengah masyarakat. Karena itu Perda Transparansi ini lahir sebagai
jawaban atas semua kehendak warga masyarakat yang dibingkai dalam aturanaturan
yang jelas dan terukur.
Dengan adanya Perda No. 3 Tahun 2002 maka beberapa aspek yang wajib
116