Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

Dengan pertimbangan pelaksanaan ketiga Peraturan Daerah tersebut diatas, maka
tujuan akhir yang ingin dicapai dalam proses penyelenggaraan pemerintahan
di Kota Gorontalo adalah terwujudnya kondisi pemerintahan yang bersih dan
berwibawa (Good Governance).
Guna mewujudkan Good Governance ini maka syarat utama yang dikedepankan
adalah terciptanya Pemerintah (eksekutif), Legislatif dan Yudikatif yang baik.
Oleh karena itu Pemerintah Kota Gorontalo memiliki komitmen yang kuat
telah menetapkan bahwa strategi pembangunan berbasis pada masyarakat.
Dengan demikian Inti dari pembangunan berbasis pada masyarakat adalah
pelibatan masyarakat sebagai stakeholders dalam perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan/evaluasi pembangunan.
Penerapan Perda No. 2, 3, 4 Tahun 2002 dalam mengiringi proses penyelenggaraan
pemerintahan di Kota Gorontalo, pada hakekatnya adalah:
1. Adanya kewajiban Pemerintah Daerah melibatkan masyarakat dalam proses
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasanb pembangunan
2. Pemerintah Daerah memiliki kewajiban memenuhi hak-hak fundamental
masyarakat baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan
3. Pemerintah Daerah memberikan jaminan dan kepastian kepada masyarakat
baik dalam hal pelayanan, maupun dalam upaya mengetahui secara pasti
proses, pelaksanaan dan hasil-hasil pembangunan di daerah
4. Mewujudkan sinergitas antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat sebagai
stakeholders mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan
pengawasan pembangunan di daerah.
4.1.1 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perencanaan Pembangunan
Berbasis Masyarakat pada gilirannya merupakan proses penjabaran yang lebih
bersifat operasional serta dijiwai semangat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Di dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, paradigma perencanaan
pembangunan yang dulunya bersifat topdown telah diubah dan prosesnya
berlangsung secara bottom up. Kondisi ini telah ditegaskan secara lebih operasional
dalam Perda Nomor 2 Tahun 2002 dimana mekanisme perencanaan pembangunan
melibatkan masyarakat sebagai Stakeholders mulai dari penyusunan rencana
sampai dengan proses pengambilan keptusan strategis. Keterlibatan masyarakat
dalam proses perencanaan tidak semata-mata bersifat obyek tetapi juga lebih
bersifat subjek perencana yang turut menentukan prioritas kegiatan pembangunan
baik di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan tingkat Kota Gorontalo.
Oleh karena dengan adanya Perda No. 2 Tahun 2002 ini masyarakat memperoleh
115