Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

tarif yang berlandaskan pada kemampuan masyarakat.
Selain itu juga ada pengecualian atau perlakuan khusus seperti misalnya
pengaturan dalam Perda SDA, yang mengatur tentang pengecualian untuk
pengambilan rumah tangga. Pengaturan tersebut sifatnya sangat abstrak dan sulit
untuk dioperasionalkan, karena dirumuskan dalam suatu pengaturan yang sangat
formal dan birokratis. Pengaturan seperti itu akan sangat tergantung pada good
will dari pejabat yang berkuasa karena ada pada wilayah diskresi.
Perda yang dihasilkan oleh kedua Provinsi memiliki muatan yang sama untuk
pengaturan terhadap isu, yang ditunjukkan dengan:
1. format Perda yang terkait dengan retribusi di bawah rezim UU No. 22/1999
merupakan “regenerasi sentralistik”. Kedua daerah penelitian tidak berkreasi
menciptakan norma baru di luar yang telah ditentukan oleh Perda produksi
UU No. 5/1974.
2.
3.
delegating provisio sangat mendominasi muatan Perda.
sifat keberpihakan terhadap masyarakat miskin dirumuskan secara ritual
formalistik berupa:
a. Gubernur/Bupati/Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan
dan pembebasan retribusi.
b. Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib
Retribusi.
c. Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan
oleh Gubernur Bupati/Walikota. Namun, tidak diketemukan satu regulasi
derivasi yang dimandatkan oleh Perda. Lebih menariknya lagi untuk
persoalan pemberian keringanan/pembebasan ini dilakukan dengan
prosedur persetujuan DPRD, yang jelas tidak efektif dibandingkan dengan
nilai keringanan yang akan diberikan. selain itu terdapat formulasi
yang sama mengenai dasar penetapan tarif retribusi yaitu kemampuan
masyarakat, yang dalam implementasinya tidak pernah terwujud.
d. executive review pusat dilakukan secara diskriminatif untuk Perda yang
sama (Blora- Sragen dan Lampung Selatan – Lampung Barat).
Kalaupun beberapa daerah mulai berkreasi membuat regulasi sektor-sektor terkait
isu penelitian, tapi muatannya adalah perizinan. Mencermati lebih jauh muatan
perizinan yang dimaksud kebanyakan hanya berimplikasi pada pungutan, karena
ujung-ujungnya Perda sejenis ini sering dijadikan “payung hukum” (umbrella act)
untuk membentuk Perda derivasi dengan berlindung di balik kategori Retribusi
Perizinan Tertentu.
3. Strategi Implementasi Perda
Sebagai konsekuensi tidak ada hubungan hirarki antara satuan pemerintahan
14