Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

Penelitian terhadap akuntabilitas Perda No 27 tahun 2003 memperoleh beberapa
temuan yang mengindikasikan bahwa Perda ini tidak mampu menjawab persoalan
air yang dialami oleh rakyat Cilacap. Selengkapnya temuan-temuan tersebut
adalah :
1.
Ketentuan-ketentuan yang tersurat dalam Perda tersebut belum membuka
ruang partisipasi publik dalam upaya penanggulangan pencemaran air.
Pasal 24 mengatur :
1. Setiap usaha dan /atau kegiatan yang memanfaatkan air limbah ke tanah
untuk aplikasi pada tanah wajib mendapat izin tertulis dari Bupati
2. Ketentuan mengenai syarat, tata cara perizinan ditetapkan Bupati
3. Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini didasarkan
pada kajian analisis air limbah sesuai baku mutu yang ditetapkan.
Rumusan ketentuan dalam Pasal 24 di atas memberikan kesan “bupati centris”.
Ketentuan ini mengatur bahwa ijin tertulis bupati hanya diberikan atas dasar
hasil kajian analisis limbah sesuai baku mutu yang ditetapkan. Tidak disebutkan
bahwa persetujuan atau keberatan masyarakat di sekitar tempat pembuangan air
limbah sebagai pertimbangan yang penting. Dalam pelaksanaannya, ketentuan
ini membuka peluang merugikan masyarakat, yakni tidak didengarnya aspirasi
masyarakat yang bersangkutan. Sebagaimana pengalaman di berbagai tempat, ijin
seringkali merupakan hasil kompromi dan negosiasi pihak birokrasi dan pengusaha
tanpa melibatkan masyarakat untuk ikut memutuskan.
Kemungkinan manipulasi dalam hal ini cukup besar. Ijin dalam bahasa birokrasi
acapkali identik dengan penarikan retribusi. Artinya apabila pemerintah
menetapkan syarat dan tata cara ijin suatu kegiatan, maka berarti pihak yang
diberi ijin harus membayar uang retribusi. Demikian pula pemberian ijin dalam
Perda ini tidak dapat dipisahkan dari keinginan Pemerintah Kabupaten Cilacap
untuk menarik retribusi ijin dari pemrakarsa kegiatan.
15 Hal ini terlihat jelas dari
ditetapkannya Keputusan Bupati Cilacap No 61 tahun 2004 tentang retribusi Ijin
Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah di Kabupaten Cilacap. Konsideran
Keputusan Bupati ini menyebutkan Perda No 27 Tahun 2003 sebagai salah
satu dasar penetapanya. Dalam Keputusan Bupati ini disebutkan dengan rinci
jumlah uang yang harus dibayar para pemrakarsa kegiatan yang berkepentingan
untuk membuang limbah di wilayah Kabupaten Cilacap. Lampiran Keputusan
ini mencontohkan penghitungan besarnya retribusi yang harus dibayar Pabrik
Aci dengan modal Rp. 20.000.000,00 dengan volume limbah 50m kubik perhari.
Retribusi yang harus dibayarkan pabrik ini adalah Rp. 1.263.600,00 meliputi
biaya pembinaan, biaya pemeriksaan lapangan, biaya pemeriksaan berkas dan
biaya pengawasan. Sebagai kota industri, perihal ijin ini tentu dipandang sangat
potensial untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
15 Pemrakarsa kegiatan adalah istilah yang dipakai Perda dalam tafsir otentik untuk menyebut orang
atau badan hukum yang bertanggungjawab terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan.
265