Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

mengidentifikasi masyarakat dalam dan sekitar hutan sebagai ancaman potensial
bagi perusahaan perkayuan; padahal SK tersebut bertujuan melindungi hak-hak
masyarakat atas HHNK (hasil Hutan Non Kayu) dan pemanfaatan kayu untuk
tujuan non komersial. SK bersama 3 departemen (Pertanian, Dalam Negeri,
Transmigrasi dan Perambah Hutan) nomor 480/Kpts-II/1993 juga menggambarkan
MSH yang melaksanakan perladangan berpindah sebagai perusak SDH.
Model pembangunan kehutanan ala Orde Baru yang tidak mempedulikan dan
memperhatikan kelestarian SDH dan memberangus akses MSH tidak sepi kritik.
Dimulai pada tahun 1978 saat diselenggarakan Kongres Kehutanan Sedunia di
Jakarta yang mengambil tajuk ”forest for people”, hutan untuk rakyat. Salah satu
rekomendasi penting konggres ini adalah perlunya pembangunan kehutanan yang
lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat setempat dengan cara melibatkan
mereka dalam kegiatan kehutanan.
Asumsi yang dikembangkan adalah MSH sebagian besar dalam kondisi miskin,
karena itu mereka melakukan tindakan merusak hutan demi memenuhi kebutuhan
ekonomi. Sejak saat itu mulai dilansir gagasan pembangunan kehutanan dengan
pendekatan kesejahteraan (prosperity approach), maksudnya menjadikan
kesejahteraan masyarakat setempat sebagai basis dan tujuan pengelolaan
hutan. Oleh Perhutani gagasan itu diterjemahkan dalam bentuk program Inmas
Tumpangsari (Intensifikasi Massal Tumpangsari) di hutan Jawa. Sayangnya
program ini kurang menyentuh persoalan yang hakiki, yaitu akses SDH. Alih-alih
mensejahterakan masyarakat, justru yang terjadi adalah eksploitasi tenaga kerja
murah demi kepentingan perhutani. Masyarakat hanya mendapatkan lahan andil
untuk ditanami palawija sembari diberi kewajiban memelihara tanaman pokok
(jati) hingga 2-3 tahun. Mereka sama sekali tidak diperkenankan menikmati hasil
tanaman kayu yang mereka tanam. Padahal hasil dari tumpangsari itu sangat
tidak mencukupi kebutuhan hidup mereka. Setelah program Inmas Tumpangsari
muncul program-program lain yang mencoba mengintegrasikan isu-isu kehutanan
dan isu-isu pembangunan MSH, mulai dari MALU (Mantri dan Lurah), PMDH
(Pembangunan Masyarakat Desa Hutan), PS (Perhutanan Sosial) hingga yang
terbaru adalah PHMB (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat).
Di luar Jawa integrasi isu kesejahteraan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan
hutan relatif terlambat, setelah banyak muncul protes dan konflik penduduk
setempat dengan HPH. Sebagai jawaban, tahun 1992 pemerintah meluncurkan
kebijakan HPH Bina Desa Hutan yang mewajibkan setiap HPH membina paling
sedikit 1 desa dalam setahun. Bentuknya adalah program-program comunity
development, seperti memberikan bantuan dana untuk kegiatan ekonomi rakyat,
pembangunan sarana dan infrastruktur dan kegiatan-kegiatan lain yang bersifat
sosial. Namun berbagai upaya itu sepertinya tidak banyak membawa perubahan
bagi kehidupan ekonomi MSH. MSH tetap dijauhkan dari akses SDH. Program dan
proyek yang berlabel “sosial” itu lebih bersifat charity, sebagaimana politik etis yang
dilakukan pada zaman kolonial daripada benar-benar memberikan kesempatan
dan membuka ruang kepada MSH untuk mengelola dan mengakses
234