Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

Kuningan tentang Rencana Umum Tata Ruang Gunung Ciremai telah menjadi
sertifikat komitmen yang mempunyai kedudukan penting dalam mencapai resolusi
konflik dan merekatkan hubungan antara kedua daerah. Kegiatan konservasi
membutuhkan sejumlah dana yang selain berasal dari pemerintah, juga dapat
diperoleh dari pengguna jasa lingkungan (environmental services-users) sebagai
bentuk tanggung-jawab dan partisipasi konservasi kawasan yang telah memberikan
jasa lingkungannya. Dalam paper ini sebagaimana dibahas sebelumnya terdapat
beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai rekomendasi umum untuk menata
kebijakan pengelolaan air minum lintas wilayah khususnya di Indonesia. Dalam
menata kebijakan pengelolaan air (minum) lintas wilayah ada beberapa tahapan
kegiatan yang perlu ditempuh oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan
sumber daya air tersebut, yaitu :
1.
2.
3.
Melakukan inventarisasi ketersediaan dan kebutuhan air minum masyarakat
dan menganalisis kemungkinan terjadinya konflik diantara penggunanya.
Keterbatasan, kekurangan, dan kelangkaan air dapat memicu terjadinya
konflik antar daerah. Inventarisasi ketersediaan dan kebutuhan air minum
merupakan langkah pertama untuk mendeskripsikan potensi konflik antar
daerah. Apabila kebutuhan air minum masyarakat melebihi ketersediaan air
minum yang ada, maka potensi konflik antar daerah cenderung meningkat.
Apabila kondisi tersebut terjadi maka daerah-daerah perlu segera melakukan
langkah-langkah resolusi konflik melalui proses negosiasi.
Daerah yang memiliki sumber air minum melakukan inisiatif kebijakan untuk
melindungi kawasan sumber airnya. Potensi sumber air minum yang ada perlu
dilindungi oleh daerah dimana sumber air tersebut berada. Upaya perlindungan
sumber air dapat dilakukan dengan menetapkan kawasan sumber air minum
termasuk daerah resapannya sebagai kawasan lindung. Kawasan sumber
air minum tersebut dilindungi dengan perangkat peraturan perundangan,
misalnya peraturan daerah (perda) yang secara khusus mengatur tata ruang
kawasan tersebut. Perda tersebut selain mengatur alokasi ruang sesuai dengan
fungsinya sebagai resapan air, juga menjadi bukti dari komitmen pemerintah
dan masyarakat untuk melindungi sumber air yang ada di wilayahnya. Dalam
proses negosiasi antar daerah, perda RUTR tersebut dijadikan sebagai sertifikat
atau jaminan komitmen pemerintah daerah dan masyarakat di bagian hulu
untuk menjamin pasokan air minum ke wilayah hilirnya, sehingga apresiasi
pengguna air minum untuk memberikan dana kompensasi konservasi ke
daerah hulu meningkat.
Melakukan proses negosiasi diantara daerah-daerah yang memanfaatkan
sumber air minum yang sama.
Dalam proses negosiasi diantara daerah-daerah yang memanfaatkan sumber air
minum yang lintas wilayah dilakukan pembahasan mengenai : (a) mekanisme
alokasi air minum lintas wilayah yang sesuai; dan (b) menetapkan besaran nilai
PES dari pengguna air minum terhadap daerah hulu yang memiliki sumber air
minum. Kedua proses tersebut diajukan setelah terlebih dahulu dilakukan riset
229