Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

1. Substansi (Realitas)
1.1 Standarisasi dan Struktur Perda
a.
b.
c.
d.
Belum dijumpai adanya kesamaan persepsi mengenai subyek Perda itu
sendiri. Hal ini tercermin pada penamaan Perda dan Lingkup/pengertian
obyek pembahasan khususnya tentang kaum marginal (pelacuran).
Pertimbangan /Latar Belakang Perda merupakan awal atau basis dari
pemikiran dan substansi isi Perda selanjutnya.
• Pada daerah yang tidak akomodatif terhadap kaum marginal (dalam
kasus ini adalah kegiatan pelacuran) norma agama, kesusilaan, nilai
luhur dan pertimbangan ketertiban umum menjadi dasar penyusunan
dan substansi Perda.
• Pada daerah yang akomodatif, realita sosial menjadi dasar bahwa
kegiatan ini bisa ada sehingga kegiatannya perlu diarahkan,
dikendalikan, diatur di Perda.
Dasar / Landasan Hukum Perda, sangat variatif tergantung landasan dan
keterkaitan substansi Perda terhadap UU dan Perda yang telah ada di
daerahnya. Namun terdapat Perda yang relatif komprehensif dibanding
lainnya
Struktur isi Perda, masih beragam (variatif) terkait akomodatif/tidaknya
daerah. Namun substansi upaya pembinaan dan pemberdayaan terbatas
dijumpai, hanya pada 2 Perda (yaitu: Perda Kupang dan Perda Lahat).
1.2 Ketentuan dan Isi
a.
b.
c.
Ketentuan Pelarangan Kaum Marginal (Pelacuran)
• Pada daerah yang tidak akomodatif (Tangerang, IndRhamayu dan
Bandar Lampung) terdapat unsur ‘praduga bersalah’ terutama adanya
unsur mencurigai (dengan penekanan pada tingkah laku dan keberadaan
di tempat umum) dan unsur penindakan berdasarkan kriteria diyakini
(oleh Penyidik). Kriteria dan persepsi perlu dijelaskan dalam melakukan
penegakan Perda.
• Pada daerah yang akomodatif (Kupang) melihat pelarangan hanya sisi
persyaratan pengunjung, sementara pada kota yang moderat (Lahat)
Pelarangaan didasarkan pada perbuatan (yang nyata terjadi)
Ketentuan Pidana, bervariatif masa hukumannya tergantung persepsi
daerah, walaupun sama-sama menggunakan dasar hukum yang sama
(ketentuan KUHAP)
Penertiban dan Pengelolaan, pada kota yang tidak akomodatif lebih
ditekankan pada pengendalian dan penindakan hukum. Sementara pada
kota yang akomodatif diatur dengan tegas persyaratan: lokasi, jumlah,
pembinaan dan persyaratan ketertiban dan lain-lain.
305