Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

pengembangunan di bidang pertanian di antaranya dengan mengeluarkan Perda
Nomor 26 Tahun 2003 Tentang Irigasi dalam Perda ini petani diposisikan sebagai
subyek dalam hal pengairan sawah-sawah, peran pemerintah dalam hal ini
adalah dinas pengairan adalah sebagai pembina. Perda Kab. Sragen Nomor 26
Tahun 2002 ini memerlukan sinergi dengan Perda kabupaten yang bersebelahan
dengan Kabupaten Sragen, karena masalah Irigasi di kabupaten Sragen yang
diambil dari Sungai Bengawan Solo merupakan aset yang lintas kabupaten
sehingga pengaturannya memerlukan sinergi antar kabupaten yang dilalui oleh
aliran irigasi dari Sungai Bengawan Solo. Di Kabupaten Sragen telah memiliki
Perkumpulan Pengguna Air (P3A) yang hampir merata di semua desa yang ada
di Sragen. Keberadaan P3A merupakan bentuk pelibatan secara aktif masyarakat
dalam pengelolaan irigasi yang ada di Sragen dimana petani ditempatkan sebagai
subjek dalam pengelolaan ini. Sebagai bentuk komitmen untuk lebih melindungi
hutan dari penebangan yang mengancam kelestarian alam, Pemkab pernah
mengeluarkan Perda penebangan hutan.
Kesehatan
4.1.8 Kabupaten Purbalingga
Purbalingga merupakan satu-satunya kabupaten yang secara inovatif telah
memiliki Perda yang berkorelasi langsung dengan pelayanan kesehatan kepada
masyarakat, yaitu Perda No. 15 tahun 2003 tentang JPKM (Jaminan Pelayanan
Kesehatan Masyarakat), berikut peraturan derivasinya, Keputusan Bupati No.
5 tahun 2003 tentang petunjuk pelaksanaan JPKM. Konsep di dalam Perda ini
ditujukan untuk mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang bertumpu pada
terbentuknya kemandirian masyarakat.
Program JPKM merupakan salah satu model peningkatan pelayanan kesehatan
yang berbasiskan kepada partisipasi masyarakat. Masyarakat terlibat secara
langsung dalam pembiayaan yang menekankan kepada subsidi dari masyarakat
yang mampu kepada masyarakat yang miskin. Program ini juga diharapkan
menjadi sistem yang komprehensip mulai dari aspek preventif, kuratif, promotif,
maupun rehabilitasi secara berkelanjutan. Namun, pelaksanaan JPKM juga
masih menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan kurang transparansi
pengelolaan dana yang tergalang dari masyarakat serta profesionalisme pengelola
program tersebut.
Ketenagakerjaan
Purbalingga sudah berkembang pesat dengan pertumbuhan industri termasuk
juga PMA, bahkan tercatat sebagai salah satu kabupaten yang memiliki iklim
investasi yang baik. Hal ini terbukti pada tahun 2006 realisasi nilai investasi yang
di torehkan merupakan investasi yang paling banyak di bandingkan dengan 34
kota/kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah.
24