Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

Memang kalau kita bicara masalah public participatory planning, ini memang
sebenarnya isu yang sejak pemerintahan orde baru sebetulnya sudah punya
namanya Permendagri No. 9/1982, tetapi karena waktu itu konteksnya adalah
sangat sentralistik Permendagri ini tidak jalan. Ini sebenarnya dulu mengatur
mekanisme buttom up planning juga, tapi kata orang Jawa yang seringnya
kan “mboten” up, jadi tidak pernah naik. Saya klarifikasi, anggaran yang kami
alokasikan 17% itu sudah kami ambil, artinya tidak termasuk aparat, kalau sama
aparat itu 23%, 17% murni betul untuk bangun sekolah, untuk meningkatkan
kesejahteraan guru, dsbnya, dsbnya.
Kekuatiran Pak Agus, masalah yang ada SMP sampai 30 milyar, Jadi terimakasih
Bapak tidak perlu kuatir karena kami sudah punya masterplan pendidikan. Di
situ kami sudah petakan sekian SMP ke depan itu mau seperti apa, tidak semua
SMP kita bangun seperti itu. Yang kami perlihatkan itu SMP Negeri I yang
memang kami proyeksikan akan jadi SMP internasional, tentunya yang lain tidak
seperti itu, cukup ada yang kita renovasi, kita cat-cat pagarnya, dsbnya, dsbnya.
Itu sengaja saya perlihatkan, karena pada waktu teman saya dosen planologi ITB
mengunjungi kami di Tarakan saya ajak ke situ dia bilang “Ini di Bandung aja
tidak ada”.
Mengenai aspirasi masyarakat terukur berapa persen yang terakomodir. Tadi sudah saya
sampaikan bahwa pramusrenbang itu kami mengadakan pelatihan kepada stakeholderstakeholder
di kelurahan, kami datangkan seorang pakar pemberdayaan masyarakat dari
UI, kami latih bagaimana mereka bisa memformulasikan persoalan-persoalan kemudian
mampu juga memprioritaskan. Sehingga yang ada di kami bukan sekedar list dari
usulan tetapi mereka sudah bersepakat. Karena sudah kami latih dulu, fasilitatornya
juga kami datangkan profesional, sehingga sejak di musrenbang kelurahan mereka sudah
mengidentifikasi apa usulan disitu. Namun pun demikian ada hal-hal kecil memang misalnya
jalan masuk di kampung, selokan, dlsbnya itu biasanya kita cover dengan block grant, kita
alokasi anggaran khusus ke kelurahan. Itu kita biarkan camat dan lurah mengatur dana
tadi, kita beri kebebasan untuk meng-cover yang sifatnya kecil-kecil di masyarakat.
Kemudian Bu Restu, tadi sebagaimana saya sampaikan waktu saya menjawab pertanyaan
Pak Gatot, sama juga Bu Restu. Kami ini memang terus terang masih ketinggalan
dalam hal perda-perda, tetapi selama ini kami sudah melaksanakan, tadi Pak Moderator
menggarisbawahi itu, kami belum perdakan tapi sudah laksanakan. Makanya disini ada
Ibu Direktur Hukum dan HAM Bappenas saya mohon dukungan untuk memfasilitasi
saya memperdakan apa-apa yang sudah kami lakukan. Masalah satu pintu yang kata
Pak Walikota Gorontalo, bukan satu pintu tapi satu atap. Sebetulnya yang penting juga
mengsimplifikasi mejanya ya, kalau satu atap mejanya masih banyak juga percuma.
Sebagai gambaran saja kami memang belum punya satu pintu satu atap, tetapi ada satu
ilustrasi kami deal dengan satu investor malaysia mau membangun cold storage di Tarakan
hanya dalam waktu 3 ½ jam deal investasi 3.5 juta US$ waktu itu dan sekarang dia sudah
bangun cold storage-nya dan sudah mengekspor sekian kali. Jadi memang belum ada tetapi
kami sudah melakukan.
171