Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

memastikan pemasukan PAD ini, setiap pemilik hutan rakyat diwajibkan
melaporkan realisasi produksi kayu setiap bulannya kepada Dinas Kehutanan.
Berbagai bentuk pungutan dan pengawasan pemerintah terhadap pengelolaan
hutan rakyat sebenarnya tidak menjadi masalah dalam konteks melakukan
pengendalian hutan agar fungsi pokoknya tidak berubah. Mungkin saja The
tragedy of the commons 11
bisa terjadi kalau pemanfaatan hutan rakyat tidak
memperhatikan aspek kelestarian. Namun argumentasi ini justru semakin
memperjelas bahwa pandangan pemerintah terhadap masyarakat belum banyak
berubah; bahwa rakyat tidak mampu mengelola hutan dan hanya merusak hutan.
Semestinya perda hutan rakyat di Kutai Barat lebih diorientasikan bagaimana
melakukan pemberdayaan masyarakat lokal dalam mengelola hutan secara lestari
dan mampu meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.
4.3 Perda NTB
Perda NTB memiliki dua spesifikasi yaitu pertama perda ini merupakan perda
propinsi sehingga jangkaun dari perda ini mencakup semua kabupaten dan kota
yang ada di NTB. Kedua, perda ini secara eksplisit menggunakan istilah Hutan
Kemasyarakatan (HKm) yang merupakan bentuk dari perhutanan sosial di
kawasan hutan negara. Istilah HKm diintroduksi pertama kali oleh negara dalam
SK Menhut No.622/1995 yang awalnya lebih memfokuskan pada keterlibatan
kelompok-kelompok masyarakat dalam rehabilitasi lahan hutan rusak di hutan
produksi serta hutan konservasi dan dalam penanaman kayu campuran serta jenisjenis
pohon multiguna. SK ini membatasi hak masyarakat hanya atas produk hutan
non kayu, mereka tidak punya suara dalam pengelolaan hutan secara keseluruhan
dan tidak punya hak untuk memungut kayu.
Setelah mendapatkan banyak kritik, terutama menyesuaikan perubahan kebijakan
pasca reformasi, SK 622 direvisi menjadi SK No 677/1998. Dalam Sk baru ini untuk
pertamakalinya masyarakat diberi hak untuk mengambil manfaat di seluruh
kawasan hutan yang tidak dibebani hak konsesi kayu jangka panjang. Untuk
mendapatkan hak pemanfaatan dalam jangka panjang masyarakat harus terlebih
dahulu membentuk koperasi. Sayangnya dalam SK ini, belum ada keikhlasan
dari negara untuk memberikan ”hak pengelolaan” pada masyarakat. Hal ini
disebabkan masih kuatnya pandangan keliru di kalangan birokrat kehutanan
bahwa penyerahan ”hak kelola” berarti melepaskan kendali atas hutan. Baru
pada revisi terakhir yaitu SK No. 31/2001, negara memberikan hak kelola kepada
masyarakat dalam HKm. Perda NTB sangat tegas telah memberikan ”hak kelola”
kawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai kawasan HKm, bukan hanya ”hak
mengambil manfaat”, kepada masyarakat.
11 The tragedy of the commons adalah istilah yang merujuk pada sebuah fenomena hancurnya dan
punahnya sumber daya publik akibat pemanfaatan oleh manusia yang tidak terkendali. Istilah ini
sebenarnya diperkenalkan pertama kali oleh William Forster Lloyd pada tahun 1833 dalam buku “On
Population”dan dipopulerkan oleh Garrett Hardin dalam artikelnya di majalah Science 162, 1243-
1248 (1968).
245