Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

2. Perumusan Masalah
Sejak awal semangat otonomi daerah dihikmatkan pada kesejahteraan masyarakat.
Asumsi yang dikembangkan sebenarnya sederhana, yaitu dengan adanya otonomi
daerah, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan segala kewenangan dan sumber
daya yang dimiliki guna meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan
masyarakat. Sayangnya tidak semua pemerintah daerah mampu mengambil
manfaat dari kesempatan dan peluang ini. Tidak jarang kewenangan lebih yang
dimiliki oleh daerah ini justru dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir pejabat
dan politisi lokal untuk memperkaya diri. Demikian juga bagi hasil pendapatan
yang mereka peroleh dari pusat justru untuk membangun proyek mercusuar yang
jauh dari manfaat publik.
Tidak terkecuali dalam sektor kehutanan. Dengan adanya otonomi daerah, justru
pemerintah daerah ramai-ramai mengeluarkan ijin pemanfaatan hutan dalam
skala kecil. 4
Keluarnya ijin-ijin usaha pemanfaatan hutan di daerah terutama
sejak era otonomi, mendorong tekanan terhadap sumber daya hutan semakin
meningkat. Tidak berbeda dengan pemerintah pusat, banyak pemerintah daerah
hanya menganggap dan melihat hutan sebagai sumber pendapatan yang harus
dieksploitasi secepat mungkin dengan mengabaikan kelestariannya.
Pemerintah daerah seolah menjadi raja-raja kecil dengan kewenangan yang dimiliki
mengkapling-kapling lahan hutan untuk dieksploitasi tanpa mempedulikan
kelestarian dan kepentingan konservasi. Otonomi bukannya memperbaiki sistem
pengelolaan hutan, namun sebaliknya semakin memperparah kondisi kerusakan
hutan. Kewenangan seluas-luasnya pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola
sumber daya nasional terbukti tidak berimplikasi positif. Bahkan sebaliknya,
sumber daya hutan cenderung mengalami tekanan yang sangat serius berupa
laju deforestasi yang lebih besar melampaui 2,5 juta hektar/tahun dari rata-rata
5
sebelumnya 1,6 juta hektar. Dalam rangka mendongkrak perolehan PAD, banyak
daerah kaya hutan berusaha memperbesar bagian kabupaten dari iuran, provisi
dan dana yang dibayarkan perusahaan kayu yang beroperasi di wilayahnya.
Tidak heran bahwa banyak peraturan daerah tentang kehutanan yang diterbitkan
kabupaten di masa otonomi ini lebih berorientasi pada pengaturan mekanisme
perijinan pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan dan atau retribusi dan pajak
yang dipungut atas pemanfaatan, pemungutan dan pengangkutan hasil hutan. 6
4 Sebagai contoh, sejak era otonomi Di Kabupaten Malinau, misalnya, sampai bulan Februari 2004
telah dikeluarkan 39 IPPK (ijin pemungutan dan pemanfaatan kayu) dengan luas keseluruhan 56,000
ha, dan di Kabupaten Kutai Barat sampai Agustus 2000 telah dikeluarkan 223 ijin meliputi luas
22,300 hektar. Lihat Warta Kebijakan No 7 November 2002
5 Lihat Otonomi Ancam Pengelolaan Hutan, Kompas 1 Juni 2002.
6 Sebagai contoh adalah Perda No 2/2000 Kabupaten Barito Selatan mengatur tentang Retribusi Hasil
Hutan, Hasil Hutan Bukan Kayu dan Hasil Perkebunan, Perda No 5/2000 Kabupatan Kapuas mengatur
tentang Tata Cara Pemungutan Hasil Hutan berupa Kayu, Perda No. 10/2000 Kabupaten Kapuas
mengatur tentang Pungutan Daerah atas Pengangkutan dan Penjualan Kayu ke luar Kabupaten
Kapuas, dan Perda No. /2001 Kabupaten Malinau mengatur Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Kayu.
Lihat “Dampak Desentralisasi dan Otonomi Daerah terhadap Hutan dan Masyarakat Hutan” dalam
Warta Kebijakan no 7 November 2002
236