Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

Biodata dan Informasi Pemakalah Sesi Paralel 2
1.
Absori, Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Surakarta
Absori, meraih gelar Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang
tahun 2006, S2 (Pascasarjana) Ilmu Hukum dari Universitas Diponegoro Semarang
tahun 1998 dan Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum UGM Yogyakarta tahun
1989.
Pengalaman penelitian pada tahun 2005-2006 diantaranya Kebijakan
Pemberdayaan PKL di Perkotaan dengan Pendekatan Partisipatif, Studi Kasus
di Surakarta (2005) dan Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan dengan
Pendekatan Partisipatif, Studi di Jawa Tengah (2006), Penelitian Hubah Bersaing
Dirjen Dikti.
Kontak:
Dr. Absori, SH, Mhum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
Telp. 0271-719483 ext 144, 42785, 08122639131
e-mail: absory_06@plasa.com
2.
Nur Hidayat Sardini, Staf Pengajar FISIP Universitas Diponegoro
(UNDIP) Semarang
Nur Hidayat Sardini, meraih gelar S2 Jurusan Ilmu Politik Program Pasca Sarjana
(PPS) Universitas Indonesia, Jakarta, tahun 2004 dan Sarjana Ilmu Pemerintahan
FISIP UNDIP Semarang tahun 1996.
Peneliti di Pusat Studi dan Pengkajian Masyarakat Eropa (PSPME) UNDIP (1998-
2002), Seksi Pelayanan Publik pada Pusat Kajian Otonomi Daerah dan Kebijakan
Publik (Puskodak) FISIP UNDIP (2000-2001), dan Koordinator Peneliti Sosial-
Politik-Budaya pada Pusat Studi Peisisir dan Laut Tropis (PSPLT) Lemlit UNDIP
(1999-2001). Aktif di berbagai kegiatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
seperti Komite Peduli Pemilihan Gubernur (KP2G) Jawa Tengah dan Dewan Riset
Daerah (DRD) Jawa Tengah tahun 2003, menjadi Direktur Institute for Social and
Ethics Studies (ISES) tahun 1998-2003, Anggota Local Legislative Watch (LLW),
Jawa Tengah tahun 1999-2000, Badan Pekerja Forum Kota Semarang (FKS) tahun
1999-2000, dan Kadiv Komunikasi Semarang Corruption Collution and Nepotism
Watch (SCCNW) tahun 2000-2001. Anggota Asosiasi Ilmu Politik (AIPI) Cabang
Semarang tahun 1997-2003 dan Ketua Panel Tahunan Masyarakat Pengembangan
Ilmu-ilmu Sosial (MPIS) Jawa Tengah. Menjadi tenaga ahli DPR RI tahun 2002-
342