Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

disaring melalui wawancara dan pembuatan makalah. Dari 40 orang yang tersaring
dipilih 10 orang nama untuk diusulkan kepada DPRD. Nama-nama tersebut
kemudian dipanggil untuk menjalani fit and proper test, yang nantinya akan
diambil 5 orang untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Bupati.
Personalia KTP tersebut dibagi dalam lima jabatan: Ketua, Sekretaris merangkap
pejabat Bidang Hukum dan Tata Pemerintahan, Pejabat Bidang Ekonomi
Pembangunan merangkap anggota, Pejabat Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan
merangkap anggota dan Pejabat Bidang Keuangan dan Perijinan merangkap
anggota. Masing-masing pengurus memiliki wilayah yang menjadi tanggungjawab
mereka. Para pengurus KTP tersebut juga didukung oleh 6 PNS dan 3 tenaga kerja
sukarela (Sudi 2006). Untuk menunjang kegiatan operasional, KTP mendapatkan
dana dari APBD sebesar Rp 250 juta per tahun. Karena KTP bukan sebuah dinas,
maka anggaran yang diberikan oleh APBD masih menempel di Bagian Hukum
Pemda Lebak. Anggaran tersebut disamping untuk menggaji pengurus yang terdiri
atas 5 orang, juga dipergunakan untuk kegiatan operasional seperti sosialisasi
baik di tingkat kecamatan maupun desa. Dengan keterbatasan anggaran serta
personalia, sampai saat ini KTP baru memberikan sosialisasi ke 23 kecamatan.
Sementara itu sosialisasi di tingkat yang lebih rendah baru menjangkau 10 desa.
Walaupun anggaran masih kecil untuk sebuah KTP dengan beban yang sangat
besar, dukungan Bupati H. Mulyadi Jayabaya maupun anggota DPRD serta
masyarakat menjadi sebuah dorongan semangat bagi para pengurus KTP. Dalam
berbagai wawancara dengan birokrat, anggota DPRD maupun warga masyarakat,
nama KTP tidak pernah luput dalam perbincangan yang mengesankan bahwa
mereka bangga dengan keberadaan lembaga tersebut. Namun demikian, bukan
berarti keberadaan KTP tanpa tantangan. Sebagian anggota masyarakat masih
mempertanyakan kelangsungan KTP itu sendiri. Mungkinkah KTP cukup
independen ketika penganggarannya juga tergantung dari Pemda? Mereka juga
khawatir KTP menjadi lembaga yang sekedar sebagai tukang back up berbagai
kebijakan Pemda Lebak; atau KTP hanya bisa memilah dan memilih untuk
kepentingan penguasa; atau KTP hanya menunggu laporan arus dari bawah tetapi
tidak bersikap pro aktif.
6.3 Implementasi dan Efektivitas
Bagaimana sebetulnya efektivitas KTP? Jawaban untuk itu dapat dilihat dari 2
indikator: pertama, bagaimana respon instansi Pemda terhadap isu transparansi.
Selanjutnya kedua, bagaimana masyarakat memanfaatkan lembaga yang ada untuk
menyampaikan keluhan mengenai persoalan pemerintahan dan pembangunan.
Dalam kaitannya dengan respon Pemda, pejabat Pemda Lebak ternyata lebih
welcome kepada warga yang ingin mendapatkan informasi. Secara umum, para
pejabat lebih mudah ditemui dan dengan senang memberikan pelayanan kepada
81