Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

Dan yang kedua, maksud saya tentang sumber masalah PKL di kota atau di desa
saya hanya mengambil back-ground dari pemikiran Bapak Lukman Sutrisno (Alm.)
Sosiolog dari Gajah Mada bahwa sebenarnya sumber masalah dari PKL itu di
pedesaan iya, karena tidak tersentuh kebijakan. Karena kita beda, pembangunan
kita hanya terfokus di masyarakat perkotaaan sementara desa tidak tersentuh
dengan kebijakan. Di kota pun demikian problemnya sektor formal terbatas,
informal mencari jalan sendiri tapi kemudian harus berhadapan dengan persepsi
yang beragam. Maksud saya hanya latar belakang tapi fokus kajian kita memang
review Perda itu sendiri. Jadi karena itu saya lebih mengfokus bagaimana
mereview Perda PKL yang menurut saya amat sangat ketinggalan. Justru dari
situlah kewenangan bermain. Kalau kewenangan bermain cenderung ini lebih
banyak tergantung pada pengambil kebijakan. Kalau pengambil kebijakannya
ketika sebelum tahun 2006 itu disorot amat jelek.
Karena dimana-mana terjadi anarkis kalau terjadi penertiban, pasti anarkis.
Dan terjadilah kemudian perusakan, kemudian-kemudianlah termasuk pressure
dengan kekuatan fisik. Tapi yang 2006 ini Walikota yang baru tidak. Ini sekalipun
pendekatannya budaya dan ekonomi juga sosial tapi akan lebih lengkap lagi
seandainya juga hukum memainkan peran. Kalau kita percaya dengan hukum
juga bisa didisain sebagai sosial engineering, sebagai perekayasa masyarakat
sekalipun konteks itu tidak tepat untuk diterapkan di berbagai kesempatan di
Indonesia tetapi paling tidak sebagaian besar orang Indonesia percaya bahwa
hukum bisa ditampilkan pada posisi terdepan. Sekalipun dalam kajian sosiologis
ternyata tidak mampu.
Maksud saya begitu, jadi saya tidak permasalahkan background. Background itu
barangkali itu sebagai penangkal dalam rangka mendorong atau memberikan
alur pikir dalam rangka mengantarkan pokok persoalan itu pada perumusan
kebijakan melalui Perda. Dan keinginan saya, bagaimana sih Perda partisipatif
yang merupakan pokok pikiran itu menjadi Perda betulan setelah nanti kebijakan
pemberdayaan PKL itu dimulai dari budaya, kemudian ekonomi sosial, dan
kemudian hukum. Ini memang kebalik, dalam tataran formatif memang hukum
dulu. Terbukti dalam berbagai kajian orang getol dengan Perda tidak begitu getol
tentang implementasinya tapi di Solo terbalik yang muncul justru pendekatan
budaya, kemudian sosial dan ekonomi baru hukum. Karena pendekatan hukum
yang dilakukan pada waktu masa lalu, gagal. Dan pengalaman dari kegagalan
ketika masyarakat PKL mau merevisi Perda ini juga menghadapi persoalan yang
cukup kuat sehingga sampai sekarang ngambang tidak terealisasikan. Saya rasa
itu mungkin sedikit komentar dari saya, terimakasih.
2.
Nur Hidayat
Pak Koko, ini mulai tahun 2005 itu kan satu ada mulai diterapkannya sistem
Jaminan Sosial Nasional yang agak rapi. Lalu kedua di musim-musim ini lalu ada
bantuan-bantuan yang sifatnya derma dari pemerintah seperti macam
277